oleh

Idah Lebih Berani Bicara Pilgub

-Headline, Politik-575 Pengunjung

GORONTALO (RGOL.ID) – Bangusa talalo (bangsa/keluarga dijaga), nyawa podungalo (nyawa dipertaruhkan), lipu poduluwalo (negeri dibela), batanga pomaya (raga/tubuh diabdikan), harata potombulu (harta diwakafkan), Falsafah hidup leluhur Gorontalo ini nampaknya menjadi pedoman dalam kerja-kerja sosial dari seorang Idah Syahidah, demikian pula pada kerja-kerja politiknya.

Lihat saja ketika dia memberikan sambutan pada acara peringatan Donor Darah sedunia yang berlangsung di Markas PMI Gorontalo kemarin. Aleg DPR RI dari Komisi VIII ini mengutip falsafah itu yang dikaitkan dengan kegiatan donor darah. “darah itu adalah nyawa, dan dengan menjadi pendonor maka kita sudah menjalankan falsafah leluhur kita,” kata Idah.

Lalu bagaimana dengan politik? Ditanya soal itu, Idah memberikan waktu sebelum masuk ke mobilnya. “silahkan mau tanya apa,” katanya sambil tersenyum. Kali ini Idah sudah lebih pe’de bicara soal politik ketimbang beberapa waktu lalu, sebelum menjadi Aleg DPR RI. Soal Pilgub, Idah mengatakan, dia sangat siap bertarung di Pilgub, hanya saja semua tergantung hasil survei dan restu RH sebagai suami.

Kalau hasil survei bagus dan ada perintah partai serta restu suami, maka dia sangat siap. Idah juga merasa sangat berani, karena sudah ada dua kaum perempuan yang menjadi Wabup. Di masa kerajaan Gorontalo pernah ada Raja Perempuan dan sekarang sudah ada Wabup perempuan. Maka kata Idah, ini saatnya perempuan untuk menjadi pemimpin di pemerintahan.

Ditanya apa yang akan dikerjakannya jika nanti jadi Gubernur? Idah langsung mengutip falsafah leluhur Gorontalo. “harata potumbulo, nyawa podungalo,” katanya serius, seraya menambahkan bahwa dia tak akan memalukan kaum perempuan. Sementara soal kemiskinan, Idah tersenyum, lalu mengatakan, mari bicara soal kemiskinan dengan niat yang tulus bahwa kita semua bertekad membuat Gorontalo keluar dari zona miskin dan bukan menjadikan isu miskin ini untuk komoditi politik belaka.

Menurut Idah lagi, urusan kemiskinan ini bukan hanya tanggung jawab Provinsi, tetapi juga Kabupaten dan Kota. Karena itu, untuk menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo, maka antara Pemprov dan Kabupaten Kota, harus ada progam bersama dan ditangani secara keroyokan, termasuk dengan tokoh yang ada di perantauan. Jadi bukan hanya teriak-teriak miskin, tetapi apa solusinya dan apa konsepnya. (awal-46)


Komentar