oleh

Ini Jawaban Pemda Kabgor Soal Interpelasi

-Kab. Gorontalo-516 Pengunjung

Limboto (RGOL) – Ini jawaban Pemkab Gorontalo soal ancaman interpelasi yang dilayangkan DPRD Kabgor. Kepala Bappeda Kabgor, Cokro R. Katili dengan sangat rinci menjelaskan mengapa Pemda Kabgor belum menyerahkan ABPD Induk maupun APBD Perubahan. Semua itu kata dia, penyusunan KUA-PPAS tahun 2022 memang mengalami keterlambatan tetapi masih sesuai dengan pedoman dan proses penyusunan serta penetapan APBD.

“kita menyampaikan ke DPRD KUA PPAS tahun 2022 pada tanggal 14 September 2021, hari Selasa yang lalu, memang dari jadwal sesuai dengan penyusunan ada keterlambatan sekitar tiga minggu sesuai dengan pedoman, tetapi masih dalam proses penyusunan sampai dengan penetapan APBD yang diharapkan tidak melewati satu bulan sebelum pelaksanaan anggaran berarti tidak boleh melewati 30 November sampai APBDnya,” ucap Cokro ketika ditemui di Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo, Jumat (17/09/22).

Sesuai kesepakatan DPRD dengan Pemda, pembahasan RAPBD tidak bisa melewati waktu yang telah ditentukan. Artinya RAPBD tidak boleh lewat dari tanggal yang sudah ditentukan.

“berarti tanggal 30 November ini adalah proses dari RKPD, PPAS sampai di RAPBD yang tadi saya katakan dan ini namanya proses penyusunan APBD, mulai dari RKPD kita tetapkan pada minggu kedua bulan Juli dan itu sudah sesuai dengan tahapan,” paparnya.

Dikatakannya, keterlambatan penginputan PPAS dikarenakan PPAS yang sudah berbasis SIPD yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pada SIPD itu kaidahnya harus menginput dulu baru menetapkan RPJMD tahun 2021-2026 pada pertengahan bulan Agustus.

Dari kesepakatan DPRD dan Pemda pada pertengahan bulan Agustus itu, kita melakukan input RPJMD dan setelah itu baru melakukan penginputan RKPD yang sudah ditetapkan dokumenya di bulan Juli 2021 dan itu sudah di input ke dalam SIPD, lalu kemudian menginput RPJMD dan dari situ barulah bisa menarik angka-angka.

Setelah itu baru KUA-PPAS dapat diselesaikan pada tanggal 13 September dan kemudian diserahkan ke DPRD pada tanggal 14 September tahun 2021. “kaidahnya tentu kita masih mengikuti aturan pedoman penyusunan, sehingga itu kedepan kita berharap proses ini masih berlaku dalam peyusunan APBD,” tuturnya. (rg-53)


Komentar