oleh

Intruksi Walikota, Pola Pikir Perencanaan Berdasarkan Regulasi Terbaru

GORONTALO RGOL.ID – Walikota Gorontalo Marten A. Taha menyadari bahwa dalam LKPJ (Laporan keterangan pertanggungjawaban) yang telah disampaikan terdapat beberapa indikator output yang belum pulih, dan dalam rapat pembahasan Pansus, hal tersebut menjadi sorotan. Olehnya, Walikota Marten A. Taha bersama Wakil Walikota Ryan F. Kono, mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan kerja keras, Bapak Ibu Anggota DPRD Kota Gorontalo, teristimewa anggota Pansus LKPJ yang tidak bosan bosannya memberikan masukan yang konstruktif demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo. Hal ini terungkap dalam rapat Paripurna tentang catatan dan rekomendasi DPRD Kota Gorontalo terhadap LKPJ Kepala Daerah Gorontalo tahun anggaran 2021, Senin (6/6/2022) malam.

Untuk itu, Walikota Marten A. Taha, mengintruksikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mendengarkan secara seksama, serta segera menindaklanjuti penyampaian rekomendasi DPRD Kota Gorontalo atas LKPJ tahun 2021, untuk tidak terulang lagi dalam perencanaan-perencanaan yang akan datang.

“Saya sangat berharap agar seluruh jajaran Pemerintah Kota Gorontalo khususnya para pimpinan perangkat daerah untuk bisa merubah minset berfikir tentang pola perencanaan dan penganggaran sesuai dengan regulasi-regulasi terbaru, “ujar Marten dalam sambutannya.

Menurutnya cara-cara lama, dimana evaluasi pembangunan yang selalu diukur berdasarkan realisasi keuangan yang menganut prinsip Uang Yang Harus Dihabiskan (UYHD).

“Harus kita rubah. Mulai saat ini, kita harus melakukan evaluasi pembangunan berdasarkan target kinerja, berdasarkan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Kita harus benar benar mengetahui setiap rupiah yang kita belanjakan, target dan hasilnya apa, “ucapnya.

Dengan mengetahui hal tersebut, Marten optimis, kedepannya pembangunan di Kota Gorontalo akan lebih terarah.

“Kita semua, baik pemerintah daerah maupun lembaga DPRD harus berada dalam satu frekwensi yang sama. Diperlukan komitmen yang kuat, serta konsisten dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk senantiasa menjadi acuan dalam prosesn perencanaan, penganggaran, pelaksanan dan evaluasi, “jelas Marten.(lev).


Jangan Lewatkan

Komentar