Hardi Sidiki

RadarGorontalo.com – Dalam peraturan daerah (Perda) terkait usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), DPRD Kota Gorontalo, telah mencantumkan pasal kearifan lokal yang harus dipenuhi seluruh investor yang ingin menerbitkan izin investasi di kota Gorontalo.

Pemberlakuan ini menjadi inspirasi DPRD, setelah melakukan kunjungan ke pemerintahan kota Depok. Disana, para investor diwajibkan membuat surat pernyataan, bersedia menyiapkan 2 persen dari total luas lahan yang akan dibuat bangunan kepada pemerintah.

“Seluas apapun bangunan yang akan dibuat, investor harus menyediakan 2 persen untuk pemerintah. Nantinya, lahan ini akan dimanfaatkan kepada para usaha mikro untuk mengakomodir kearifan lokal.

Jadi, tidak ada kesan pengusaha besar merampas usaha masyarakat kecil,” ungkap Ketua Fraksi Golkar, Hardi Sidiki. Memang berdasarkan amanat presiden, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada seluruh investor dalam hal penerbitan izin dan lain sebagainya.

Namun bukan berarti ketika investor melakukan investasi serta merta merampas lahan masyarakat kecil. “Contoh, ritel moderen yang marak dibangun saat ini.

Apa yang dijual disana, rata-rata dijual di tempat usaha masyarakat kecil. Sehingga perda ini seperti menyeimbangkan, antara pengusaha besar dan masyarakat kecil,” pungkasnya. (rg-63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.