Iuran BPJS Bakal Naik, Pemprov Efisiensi APBD 2020

RGOL.ID, Gorontalo – Rencana kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah pusat, ternyata berimbas pada program pemerintah didaerah. Kemarin, Gubernur Rusli Habibie segera menggelar rapat terbatas dengan beberapa OPD yang menangani program unggulan, salah satunya Dinas Kesehatan.

Rencana kenaikan ini membuat Pemprov Gorontalo cukup “pusing”. Betapa tidak, jika di tahun depan iuran Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibayar pemerintah dari Rp 23.000 naik menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulan, maka Pemprov harus menanggung selisih dari kenaikan tersebut.

Tahun depan Dinas Kesehatan menanggung 200.000 warga miskin untuk program Jamkesta, itu berarti butuh anggaran Rp100,8 miliar. Di sisi lain, pembahasan KUA-PPAS telah selesai dan pembahasan RAPBD 2020 sudah dalam tahap finalisasi untuk ditetapkan DPRD. “Oleh karena itu kita butuh efisiensi.

Dikaji lagi mana program-program yang penting dan tidak penting untuk kita biayai. Fokus pada program-program yang benar benar dirasakan oleh masyarakat,” terang Rusli.

Untuk itu, salah satu strategi yang perlu dilakukan, lanjut kata Rusli, adalah melihat kembali program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Jika menjadi kewenangan pusat atau kabupaten/kota, maka pembiayaan di provinsi ditiadakan untuk alasan efisiensi. “Jalan-jalan strategis provinsi kita usulkan untuk menjadi jalan strategis nasional, agar pembiayaannya bisa ditangani oleh pemerintah pusat.

Begitu juga dengan Bidang SDA, banyak program-program yang masih kita tangani tetapi harusnya sudah kita serahkan ke Kementrian (PUPR). Contohnya irigasi, bendungan, embung, danau dan sebagainya,” imbuhnya.

Rusli berharap agar anggaran di tahun 2020 yang hanya lebih kurang dua triliun Rupiah benar-benar menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat. Belanja rutin seperti perjalanan dinas, makan-minum rapat termasuk gaji honorer yang mencapai Rp150 miliar pertahun bisa dirasionalisasi.

Ada enam dinas yang menjadi perhatian pada rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 itu yakni Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kelautan dan Perikanan. (mey-25)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.