Pihak KPU menyerahkan kesimpukan secara tertulis kepada majelis musyawarah. (FOTO : ZUL/RG)
Pihak KPU menyerahkan kesimpukan secara tertulis kepada majelis musyawarah. (FOTO : ZUL/RG)

RadarGorontalo.com – Setelah menjalani serangkaian musyawarah dalam penyelesaian sengketa pilkada Kabupaten Boalemo 2017 mendatang, kembali dilanjutkan, Minggu(6/11). Musyawarah sengketa pilkada Boalemo yang memperkarakan keputusan KPU Kabupaten Boalemo yang telah meloloskan Darwis Moridu sebagai salah satu calon Bupati Boalemo, sebab terindikasi menggunakan ijazah yang tidak sah kali ini, mempertemukan pihak Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) selaku pihak pemohon dan KPU Kabupaten Boalemo selaku termohon. Sidang yang berlangsung Minggu(6/11) di Ballroom Citra Ayu Hotel ini, digelar dengan agenda penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak.

Dari sidang itu, terungkap bawha kedua kubu tetap memilih untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Kesimpulan tersebut diambil setelah musyawarah yang digelar pada Sabtu dan Minggu(5-6/11) tersebut belum menemui titik terang, meski kedua kubu yang saling berperkara, telah menghadirkan sejumlah saksi untuk memperkuat argumen masing – masing.

Pada sidang Sabtu(5/11)siang, musyawarah yang dijaga ketat sejumlah aparat kepolisian tersebut lagi-lagi sempat berlangsung alot. Kedua kubu saling bersikukuh untuk mempertahankan pendapatnya, dengan menghadirkan beberpa saksi dan ahli untuk mendukung argumen mereka. Baik pihak AMPD maupun KPU menghadirkan saksi maupun ahli. Diantaranya, Herlina Kasim yang merupakan staf dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo dan Prof. Dr. Sarson Pomalato selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang dihadirkan AMPD untuk mendukung keterangan mereka baik berupa fakta dilapangan maupun dari segi akademis. Sama halnya dengan pihak AMPD, pihak KPU Kabupaten Boalemo juga turut menghadirkan ahli untuk memperkuat keterangan mereka. Pihak KPU menghadirkan Herman Rahim selaku mantan Ketua KPU Kota Gorontalo periode 2013-2014 sebagai ahli.

Jalannya musyawarah semakin menarik, pada Minggu(6/11)kemarin. Dimana, pada hari terakhir menghadirkan saksi, pihak AMPD mendatangkan Abdul Waris selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo sebagai saksi Fakta dalam musyawarah tersebut. Dalam keterangannya, Abdul Waris mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah memberikan mandat kepada bawahannya untuk menandatangani legalisir ijazah milik Darwis Moridu yang kini dipersoalkan pihak AMPD. “Tidak ada pendelegasian wewenang, bawahan tidak pernah berkoordinasi dengan saya,” ungkap waris saat menjawab pertanyaan majelis.

Saat ditanya apakah ijazah yang digunakan Darwis Moridu sebagai syarat untuk mendaftar ke KPU sebagai sesuatu bentuk pelanggaran hukum, Waris enggan menjawabnya. Menurutnya itu merupakan ranah hukum yang menjadi domain dari aparat penegak hukum. Meski demikian, Waris mengaku, apa yang dilakukan bawahannya telah menyalahi ketentuan yang berlaku. “Saya tidak mau bahas soal melanggar atau tidak. Karena itu ranah hukum. Saya hanya bisa bilang, itu tidak sesuai ketentuan. Karena beliau menandatangani tidak berkoordinasi dengan saya,” tegas Waris.

Meski dalam musyawarah yang berlangsung pada Minggu(6/11)kemarin, pihak KPU tidak menghadirkan saksi, namun kali ini musyawarah tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner KPU termasuk Herman Bater selaku Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Baoalemo. Rencananya, pihak Panwaslih Kabupaten Boalemo akan menyampaikan putusan terkait perkara tersebut pada Selasa (8/11). (RG-59)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.