RadarGorontalo.com – Siapapun Gubernur yang terpilih nanti, akan sangat mempengaruhi hasil pilkada di Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara  yang kemungkinan akan digelar serentak Juni 2018 mendatang. Soal figur yang akan maju, saat ini masih didominasi oleh figur petahana.

Di Gorontalo Utara sendiri, saat ini masing-masing figur mulai pasang kuda-kuda. Bahkan, saat ini prediksi kian kuat, kalau pasangan petahana yakni Indra Yasin dan Roni Imran, bakal maju sendiri-sendiri. Bahkan, khusus Roni sudah ada beberapa figur pendamping yang mulai dipasangkan. Salah satunya Thariq Modanggu yang mengaku siap mundur dari PNS. Beberapa partai pun, mulai menimbang-nimbang kekuatan dua figur papan satu itu. Sedangkan Indra Yasin, yang kemungkinan maju menggunakan Golkar, sepertinya akan menggandeng  Ketua DPRD Nurjanah Yusuf.

Sedangkan untuk Kota Gorontalo, figur petahana Marten Taha masih dominan. Budi Doku sendiri sebagai pasangan petahana, berniat untuk tidak ikut maju di periode kedua. Figur lain, yang mulai diwacanakan ikut bertarung adalah Rama Datau dari Nasdem, hingga Rivai Bukusu dari PPP.  Baik Kota Gorontalo maupun Gorut, keduanya bergantung di hasil Pilgub yang dianggap punya pengaruh besar untuk kemenangan.

Sementara itu, Dihubungi tadi malam, Ketua KPU Gorut Fadliyanto Koem menjelaskan, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, Pilkada Gorut masuk pada siklus ketiga yang akan digelar pada Juni 2018. Ditanya soal kapan tahapannya akan dimulai, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) yang berlaku saat ini, adalah 12 bulan sebelum pemungutan suara digelar. “Jadi Pilkada Gorut yang digelar Juni 2018, maka ditarik ke belekang 12 bulan,” kata Fadliyanto. Artinya juga bahwa, tahapan Pilkada Gorut akan dimulai pada tahun 2017 ini. Kapan tahapan tersebut akan dimulai, dia mengaku bahwa hal itu menunggu keputusan dari KPU RI. “Mereka yang akan menentukan jadwal tahapannya, kami menunggu itu dulu,” ungkap Fadliyanto.

Bagaimana dengan anggaran, Fadliyanto mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan usulan terkait kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada ke Pemkab Gorut. “Jumlah pastinya, saya belum tahu persis, tapi kami sudah menyampaikan ke pemerintah daerah,” ujarnya. Usulan anggaran itu juga kata dia, untuk pelaksanaan pilkada secara menyeluruh. Hal itu sudah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Baik itu untuk penyelenggaraan tahapan 2017 dan 2018 nanti. (rg-51)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.