Masjid Agung Baiturahim Gorontalo (foto : istimewa)

RadarGorontalo.com – Ajakan Plt Gubernur Prof. Zudan untuk mengetuk hati para dermawan dan hartawan di Gorontalo karena Provinsi Gorontalo adalah satu satunya Provinsi yang belum miliki Mesjid Raya, mendapat penjelasan dari Ketua Dewan Adat Provinsi Gorontalo Karim Pateda.

Menurut penjelasan Karim, walaupun sudah 16 tahun Gorontalo dimekarkan tidak mutlak harus mendirikan sebuah Masjid yang disebut Masjid Provinsi. Karena masjid yang diberlakukan untuk kegiatan prosesi adat kepada daerah atau seorang gubernur, itu harus menggunakan masjid yang ada di ibukota provinsi, dalam hal ini masjid Agung Baiturahim Kota Gorontalo. Seperti layaknya masjid-masjid yang ada di kabupaten yaitu masjid yang terdapat di ibukota kabupaten. “Contohnya biarpun pak Hamim Pou itu tinggalnya di Kecamatan Tapa, dan ada masjid, tapi masjid ibukota tetap ada di Suwawa, tidak seperti ungkapan pak Plt harus membangun masjid provinsi, tidak seharusnya seperti itu karena prosesi adatnya sudah seperti itu,” kata Karim Pateda.

Berikut, pelaksana adat terhadap gubernur atau terhadap seorang gubernur adalah pemangku adat yang ada di ibukota provinsi, jadi dalam hal ini kota Gorontalo dan ini berlaku untuk semua kab/kota, karena Gorontalo itu punya tatanan adat sesuai kearifan lokal. “Sehingga ungkapan pak Plt tentang provinsi sejak berdiri belum membangun masjid, itu tidak mutlak menurut tatanan adat istiadat Gorontalo,” ungkapnya menjelaskan.

Sementara terkait rencana pemerintah provinsi Gorontalo untuk mambangun islamic center, walaupun di islamic center itu memiliki masjid yang lebih besar dari Baiturahim, tapi itu merupakan pusat pendidikan Islam. “Dan masjid itu tidak harus disebut masjid provinsi, karena masjid provinsi ada di ibukota yakni Baiturahim, sebagaimana tatanan adat,” ulasnya lagi. “Perlu saya sampaikan kepada pak Plt Gubernur bahwa semua apa yang sudah berlaku ini, sudah merupakan tatanan adat Gorontalo, dan untuk merubahnya tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena merubahnya harus melewati musyawarah 5 Pohalaa, yang akan dihadiri seluruh pengurus adat,” pungkasnya. (rg-50)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.