oleh

Kasus Asusila Anak Dibawah Umur, Brigpol YS Dipecat Dari Kepolisian

GORONTALO (RGOL.ID) – Komisi Kode Etik Profesi Polri, Polda Gorontalo yang diketuai Ps. Kepala Sub Bidang Pertanggung jawaban Profesi (Kasubbidwabprof) Bid Propam Kompol Vondy S. Mawitjere, S.H., M.H., didampingi Ps. Kabagbinopsnal Dit Binmas Polda Gorontalo, Kompol Heriyanto Gobel, S.H., dan Kasipasdal Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Gorontalo Kompol Amner B. Purba, S.Sos., selaku Anggota Komisi telah menjatuhkan sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Brigpol YS yang juga pelaku asusila terhadap anak dibawah umur.

Kabid Humas Polda Gorontalo, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Wahyu Tri Cahyono, mengatakan, sesuai hasil putusan sidang komisi kode etik profesi Polri, Brigpol YS terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 8 huruf c angka 3 dan/atau Pasal 13 huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri.

Selanjutnya terhadap pelanggar diberikan sanksi kode etik berupa perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota polri (PTDH). “atas putusan tersebut, pelanggar mengajukan banding,” kata Wahyu, Senin (1/7/2022).

Soal pelanggar mengajukan banding, Wahyu mengaku itu hak pelanggar dan dipersilakan untuk mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hak-hak pelanggar tetap kita berikan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk terhadap pengajuan banding oleh pelanggar, nantinya akan dibentuk Komisi banding untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan apakah memori banding yang diajukan diterima atau ditolak, kita tunggu saja prosesnya,” tambahnya.

Wahyu mengatakan, sejak awal munculnya kasus ini menjadi atensi Kapolda Gorontalo untuk diproses secara cepat dan diberikan sanksi yang berat baik kode etik maupun pidananya.

“Sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda untuk memberikan sanksi tegas kepada Brigpol YS atas perbuatan tidak beradab yang dilakukannya baik sanksi Kode Etik maupun pidana, dan sejak diundangkannya Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Brigpol YS dapat dipecat (PTDH) tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach),” kata Wahyu.

Sebagaimana diketahui, Brigpol YS dilaporkan ke SPKT Polda Gorontalo atas perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap tiga orang anak dibawah umur. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani Bid Propam dan Dit Reskrimum Polda Gorontalo. (LaAwal-46)


Jangan Lewatkan

Komentar