Fery Pandju, S.Sos saat konsultasi ke mahkamah kehormatan DPR RI
RadarGorontalo.com -Â Ketua Badan Kehormatan (BK) Fery Panjdu, S.Sos berkomitmen untuk melaksanakan tupoksinya sebagai BK di DPRD Boalemo Hal ini ditegaskan setelah banyak menimba ilmu dan sharing terkait tupoksi BK di lembaga legislatif. Terutama di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI. Dalam kesempatan tersebut, ketiga Aleg Dekab Boalemo yang tergabung dalam BK yakni, Fery Pandju, Sandi Taliki dan Viker Tololiu menyampaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di DPRD Kabupaten Boalemo.
Lanjut Fery, tenaga Ahli MKD DPR-RI yang menerima mereka yakni Agus, SH dan Totok langsung memberikan berbagai solusi dan saran terhadap persoalan yang dihadapi oleh BK dalam melaksanakan tugasnya di DPRD Boalemo. Intinya kata tenaga ahli MKD DPR-RI, laksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-udangan dan kode etik yang ada di DPRD Boalemo. “ Yang jelas banyak ilmu yang kami dapatkan dari tenaga ahli MKD DPR-RI menyangkut tupoksi BK,†ujarnya.
Lebih lanjut politis partai Golkar ini menyampaikan bahwa BK siap menjabarkan tupoksinya terutama menjadi filter di DPRD Boalemo. Dimana, dirinya bersama anggota BK akan mengawal apa yang menjadi kebutuhan anggota Dewan yang selanjutnya akan dikomunikasikan dengan pimpinan DPRD. Bahkan pertenuan itu juga, tenaga ahli MKD DPR-RI mengharapkan kepada anggota BK DPRD Boalemo agar bersikap tegas dan berani untuk mengingatkan rekan-rekan anggota dewan apabila telah melenceng tindakannya sebagai anggota dewan.
Terakhir wakil rakyat asal Kecamatan Paguyaman ini menjelaskan, semua ilmu yang telah didapatkan melalui konsultasi di beberapa BK DPRD dan MKD DPR-RI, akan di saring mana yang lebih baik untuk diterapkan di DPRD Boalemo demi menunjang tupoksi anggota BK di parlemen Modelomo. “ Banyak ilmu yang kami dapat namun tidak semua bisa kami terapkan di DPRD Boalemo. Olehnya kami anggota BK akan menyaring yang paling terbaik yang bisa diterapkan di DPRD Boalemo demi menunjang tupoksi BK dan anggota DPRD Boalemo agar lebih maksimal dalam mengawal serta memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. (rg-45)
