RGOL.ID – Belum terakomodirnya minimal 50 persen para petani se provinsi Gorontalo, dalam membekali Kartu Tani, jelas membuat jajaran Komisi II Deprov, kecewa.

“Pasalnya, program ini, sudah lama atau sejak tahun 2022 lalu, disosialisasikan, plus penyalurannya oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Namun hingga awal Januari 2023 lalu, progres atau petani Gorontalo yang sudah dibekali oleh Kartu Tani, baru sekitar 8 persen saja.” keluh Sekertaris Komisi II Deprov, Wasito Somawiyono.

Sementara, lanjut politisi Partai Golkar ini, beragam program dan kebutuhan petani, seperti dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, sudah dianjurkan oleh pemerintah, dapat digunakan dengan mengakses Kartu Tani tersebut, kepada agen, atau pihak-pihak yang menyediakan kebutuhan petani.

“Disisi lain, dalam aktivitas pertanian, kebutuhan pupuk sangat berpengaruh dalam meningkatkan produksi hasil pertanian.

Karena ada hitung-hitungan secara harian, setelah masa tanam padi dilakukan, dalam memberikan pupuk,” sahut Wasito, yang juga tokoh petani di kecamatan Boliyohuto Cs, kabupaten Gorontalo ini.

Disinggung, lalu apa solusi dari Komisi II Deprov, dalam menyikapi ketiadaan Kartu Petani, dalam mengakomodir kebutuhan pupuk bersubsidi? Wasito menjawab, gunakan prosedur lama.

“Artinya, sistem lama yang biasa digunakan oleh petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi pada agen/pengecer, silahkan dilakukan untuk sementara, sambil menanti Kartu Petani telah terdistribusi, didapatkan mereka.” terang Wasito.

“Karena, kami dari Komisi II akan pula berkonsultasi dengan Kementan (Kementerian Pertanian) RI, agar supaya provinsi Gorontalo beroleh kebijakan menggunakan prosedur lama, disaat menanti Kartu Tani sudah terdistribusi dengan baik ke semua petani sesuai peruntukannya masing-masing, se provinsi Gorontalo. Kami akan senantiasa mengawal hal ini,” tegas Wasito.

Di BRI Limboto Terkendala Administrasi

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pihak perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengakomodir pelayanan transaksi pada program Kartu Tani, diharapkan oleh jajaran Komisi II Deprov, terus aktif dalam membangun koordinasi dan kerjasama akan penyaluran Kartu Tani tersebut.

Hal itu disampaikan jajaran Komisi II Deprov, yang dikoordinir langsung oleh Wakil Ketua Deprov, Kris Wartabone, dan diketuai oleh Venny Rosdiana Anwar itu, saat melakukan kunjungan kerja ke pihak BRI cabang Limboto di kabupaten Gorontalo (Kabgor), Rabu (17/1) kemarin.

Dimana, dijelaskan oleh Kris Wartabone, usai pertemuan, bahwa sebenarnya pihak BRI Limboto, telah siap membagikan Kartu Tani kepada para petani di wilayah Kabgor. “Namun sayang, masih terkendala pada pengisian dan pencocokan administrasi dari para petani itu sendiri, dalam mengisi formulir, syarat kelengkapan seperti KTP, Kartu Keluarga dan sebagainya.” ungkap Kris Wartabone.

“Karena, dari data yang kami (Komisi II) dapatkan di BRI tadi (kemarin, red) Kartu Tani untuk wilayah Kabgor itu, sudah siap didistribusikan. Bahkan, kartu-kartu tani tersebut, sudah berada di BRI-BRI unit yang tersebar di Kabgor. Untuk siap didistribusikan, setelah pengisian administrasi dan kecocokannya dengan data diri masing-masing, dibekali oleh pihak BRI,” imbuh politisi PDIP ini.

Dari informasi yang dihimpun koran ini, program Kartu Tani itu, layaknya sebuah kartu ATM. Dimana, dengan Kartu Tani yang sudah berisi saldo atau sekian nominal uang, bisa digunakan oleh petani, untuk berbelanja beragam kebutuhan mereka. (ayi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.