oleh

Kenaikan PPN Menjadi 11 Persen, Tak Berlaku di Kebutuhan Pokok Lokal

BOTU (RG) – Ini himbauan sekaligus harapan dari jajaran Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, yang membidangi urusan Ekonomi dan Keuangan. Agar dampak dari pemerintah pusat yang telah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya sebesar 10 persen, dan per 1 April 2022 lalu, telah menjadi 11 persen.

Supaya tidak diterapkan para pedagang dan pelaku pasar, untuk turut menaikan harga-harga pada kebutuhan pokok, yang bersumber dari hasil bumi di Indonesia atau di daerah sendiri, alias bukan barang/kebutuhan impor dari luar negeri.

Seperti cabai, bawang, tomat, gula pasir, minyak goreng, dan lain-lain. “Karena, dalam aturan dinaikannya PPN dari 10 persen menjadi 11 persen itu, tidak diberlakukan pada kebutuhan pokok domestik, atau lokal yang dihasilkan oleh daerah,” ujar Ketua Komisi II Deprov, Espin Tulie, kemarin.

“Terkecuali kebutuhan pokok yang premium impor atau berasal dari luar negeri, seperti beras shirataki, daging wagyu, dan kebutuhan jenis impor lainnya, yang sekira-nya ada dan diperjualbelikan di Gorontalo,” jelas srikandi PDIP ini.

Ditambahkannya, bahwa memang tidak bisa dipungkiri, sektor pajak menjadi salah satu pendapatan negara terbesar. Terlebih dalam masa pandemi Covid-19, kemudian masuk pada tahapan pemulihan ekonomi seperti saat ini.

Yang oleh masyarakat, pemenuhannya kebutuhan pokok mereka, diharap kembali berangsur stabil. “Olehnya, pemerintah harus senantiasa menjaga dan turut mengawasi, agar dampak dari kenaikan PPN 11 persen ini, tidak mempengaruhi kebutuhan pokok yang banyak diharapkan kestabilan harga-nya oleh masyarakat banyak,” harap Espin Tulie. (ayi)


Jangan Lewatkan

Komentar