oleh

Kepala Daerah Tak Mampu Turunkan Kemiskinan, Cukup Satu Periode

-Headline, Politik-948 Pengunjung

GORONTALO (RGOL.ID) – Banyak hal yang akan dibicarakan pada Silatnas ke III baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek adalah 3 tahun ke depan dan jangka panjangnya bagaimana Gorontalo di 20 tahun kedepan. Untuk jangka pendek bagaimana memanfaatkan era keemasan sekarang ini, dimana Gorontalo memiliki 3 Menteri dan juga memiliki 1 Wakil Ketua DPR RI dan 1 Wakil Ketua MPR RI.

Menurut Nelson Pomalingo, dari Suharso Monoarfa sebagai Menteri Bappenas, Gorontalo sangat berharap bisa menyelesaikan persoalan banjir.

Kemudian dari Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, tentu sangat erat dengan dunia Pariwisata sementara dari Menpora adalah fasilitas olahraga, seperti pusat olahraga terpadu yang sangat dibutuhkan Kabgor.

Selain tiga Menteri tadi Gorontalo juga punya 3 Aleg DPR RI, bahkan salah satunya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, dari Rahmat Gobel diharapkan bisa membawa angaran untuk infrastruktur, sementara dari Idah Syahidah yang berada di Komusi VIII erat kaitannya dengan orang orang miskin.

Sementara dari El Nino diharapkan bisa mewujudkan Desa Digital. Demikian pula dengan 4 Anggota DPD RI, dari mereka juga diharapkan bisa membawa program yang punya nilai Ilomata.

Lalu bagaimana program jangka panjangnya. Antara lain soal pengentasan kemiskinan di sini akan kita bicarakan bagaimana konsepnya, apa saja langkah konkritnya.

Supaya pembicaraan soal kemuskinan ini tidak jadi liar. Apa yang dikatakan Nelson memang benar, nampaknya pembangunan Gorontalo ini perlu mengikuti konsep Repelita, dan Repelita pertama dimulai pada tahun 2024.

Gubernur, Bupati dan Walikota yang terpilih pada Pilkada 2024 harus diberi target menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan. Di era Rusli berapa angka kemiskinan dan berapa jumlah pengangguran, maka Gubernur berikutnya harus bisa melakukan hal yang spetakuler.

Dan kalau tidak mampu melakukan itu, dia harus gentle untuk tidak maju lagi di periode kedua dan Deprov harus berani memberikan penilaian apakah yang bersangkutan masih layak maju lagi atau tidak. Demikian pula para Bupati dan Walikota, mereka harus mampu menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. (My-25)


Komentar