oleh

Kominfo dan Jubir Jawab ‘Fitnah Whatsapp’ Atas Bupati

RGOL. ID. GORONTALO – Dinas Komunikasi Informasi, Kominfo Kabupaten Gorontalo akhirnya memberikan keterangannya terkait isu mentah yang dilayangkan kepada Bupati Nelson Pomalingo.

Dalam siaran persnya, Kominfo melalui Kepala Bidang Informasi Kominikasi Publik Dinas Komumikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Helmi Daud dan Jubir Bupati Nasir Tongkodu memberikan jawaban.

Terkait dengan Beredar rekaman suara dan Screenshoot percakapan melalui media sosial WhatsApp di beberapa media online, Helmi menegaskan mestinya harus ada narasumber yang jelas dan konkrit tentang isu tersebut.

” Ya, baik Tuti yang disebut sebagai orang yang di dalam dalam WhatsApp dan om Nelson dalam rangkaian pemberitaan terkait pernyataan mereka dalam percakapan itu, di dunia digital seperti ini proses pembuktian terhadap digitalisasi perbincangan orang itu harus dilakukan secara komprehensif,” ujarnya.

” Bahkan harus dengan melibatkan ahli yang mampu membuktikan kebenaran konten maupun kebenaran percakapan maupun kebenaran sumber-sumber yang ada dalamnya”, tegas Helmi.

Bahkan Helmi mengatakan itu berpotensi melanggar prinsip dan norma kode etik jurnalis oleh Dewan Pers.

” Memang Media itu bukan anggota Dewan Pers, tidak terdaftar di Dewan Pers bahkan tidak memiliki sertifikasi kewartawanan sebagaimana yang dipersyaratkan dewan pers, karna tidak mengikuti regulasi dalam undang – undang pers. Dan biasanya kalo tak sesuai regulasi perundangan hasilnya jadi jadian layaknya jailangkung”, ungkapya.

Tambah Helmi, sehinga ini bisa saja menjadi kewenagan hukum dalam memprosesnya karena narasi yang dibangun dalam berita itu, se olah – olah percakapan Bupati Gorontalo. Namun pembuktian terhadap kebenaran narasi tersebut nihil. Artinya isu ini tidak membuktikan secara valid apa yang diberitakan.

Jika mengacu pada mekanjsme jurnalis investigasi hasilnya nol, sebagai jurnalis investigasi itu magacu pada jurnalis yang mengeksploraasi objek yang akan diberitakan atau dilaporkan, mewawancarai banyak pihak untuk menggali dan mendalami objek yg diinvestigasi dan mendokumentasikan banyak hal. Tidak hanya membangun narasi secara pribadi.

” Diakhir tanggapanya, helmi menyebutkan berita ini terkesan igin menjatuhkan wibawa Pemerintah daerah dan harkat maupun martabat seseorang untuk mengait kepentingan pribadinya dalam hitungan matematis”., tandas Helmi Daud.

Menanggapi masifnya isu tersebut, Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Nasir Tengkodu, buka suara. Ia membantah keras bahwa isu tidak memiliki landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

“Ini melanggar etika jurnalis, tidak layak dikonsumsi pada masyarakat karena itu tidak menggambarkan syarat maupun kaidah pemberitaan, sumber beritanya tidak akurat dan tidak ada konfirmasi pada orang yang menjadi sasaran pemberitaan itu.” kata Jubir saat diwawancarai awak media.

Nasir menyebutkan bahwa hal tersebut bukanlah informasi yang baik. Pers itu keberadaannya menjadi penting sebagai wadah pemberi informasi bagi masyarakat umum. Dan Informasi juga harus yang bermanfaat, tanpa hoax atau mengandung fitnah.

“Sehingga saya memandang ini hanya fitnah untuk melakukan pembunuhan karakter pejabat negara yaitu Bupati Kabupaten Gorontalo.” tukasnya. (Qn)

Komentar