RGOL.ID, GORONTALO – Komisi I DPRD Gorontalo akhirnya melakukan pertemuan dengan manajemen PT. Biomasa Jaya Abadi (BJA). Dari pertemuan itu terungkap perizinan usaha PT. Biomasa Jaya Abadi (BJA) sudah lengkap dan seluruhnya terpenuhi sesuai ketentuan pemerintah. Komisi I juga mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perusahaan yang beroperasi di daerah ini.

“kami sudah mendengar penjelasan dari pihak perusahaan PT BJA dan menilai tidak ada masalah, semua dokumen sudah disampaikan, sudah terpenuhi, semua perizinan untuk mendukung kegiatan usaha sudah dipenuhi PT BJA,” kata Ketua Komisi I DPRD Gorontalo AW Talib saat memimpin Rapat Koordinasi Komisi I DPRD Gorontalo dengan manajemen PT BJA di Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Selasa malam (16/1/2024).

Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah anggota Komisi I DPRD Gorontalo diantaranya Adhan Dambea, Fikram Salilama serta staf biro hukum Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana diketahui, PT BJA merupakan perusahaan pengolahan wood pellet atau pelet kayu yang beroperasi di Pohuwato, Provinsi Gorontalo dengan hampir 1.000 orang karyawan. PT BJA juga melibatkan banyak supplier yang menjadikan perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 1.000 orang tenaga kerja lokal.

Anggota Deprov, Adhan Dambea mengaku tidak mencari-cari masalah dan tidak bermaksud menghalang-halangi kegiatan usaha perusahaan.

“perbedaan pendapat bukan masalah prinsip, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan, kita bantu sama-sama mengurus di Kementerian Penanaman Modal dan Kementerian Kehutanan, artinya anggota DPRD tidak pernah mau menghalangi, dan sebenarnya tidak ada masalah yang prinsip,” tutur Adhan.

Saat rapat koordinasi itu, manajemen PT BJA, Grup Head Public Relations, Heru Purnomo menyampaikan bahwa sebagai perusahaan yang berinvestasi jangka panjang dengan biaya besar, aspek kepatuhan hukum, termasuk kelengkapan seluruh perizinan menjadi prioritas utama.

“kami tidak mungkin bisa melakukan ekspor produk kalau perizinannya tidak lengkap, dan munculnya berita-berita negatif terkait investasi kami belakangan ini sangat merugikan iklim investasi di Pohuwato dan Gorontalo, dan semoga penjelasan kepada para anggota dewan dapat memberikan informasi yang terang benderang tentang komitmen kami mendukung ekonomi di daerah ini,” kata Heru.

Ia mengaku jika iklim investasi memburuk, hal ini dapat berdampak terhadap kontrak dengan pelanggan wood pellet di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan.

Pasalnya para pelanggan tersebut mengutamakan keberlangsungan pengiriman wood pellet secara stabil dalam jangka panjang. Provinsi Gorontalo sendiri memiliki potensi dapat menjadi sentra produksi wood pellet di Indonesia.

“ribuan karyawan PT BJA juga mulai resah dengan munculnya berita-berita spekulatif yang tidak benar dalam beberapa hari ini, keluarga mereka yang 90% adalah warga penduduk Pohuwato dan Provinsi Gorontalo mulai bertanya-tanya bagaimana nasib mereka apabila terjadi sesuatu pada perusahaan,” jelas Heru.

Menanggapi hal tersebut, AW Talib mengatakan dewan ingin menciptakan kondisi investasi yang kondusif di daerah ini.

Hal senanda disampaikan Adhan Dambea yang mendukung usaha-usaha di Gorontalo yang penting usaha ini menggunakan tenaga kerja lokal dan ijinnya lengkap.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, Dr. Sumitro Monoarfa, S.Hut, MP, menyampaikan bahwa baik PT. Inti Global Laksana (IGL) dan PT. Banyam Tumbuh Lestari (BTL), maupun PT. BJA sudah memenuhi syarat perusahaan.

“selama ini Dinas Lingkungan Hidup Pohuwato sering turun ke PT. BJA untuk melakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.

Pastinya kata Sumitro, dokumen perusahaan terpenuhi, dan kalaupun ada kekurangan, maka dilakukan pembinaan untuk dilengkapi syaratnya.

Hal senada disampaikan Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup Gorontalo, Khaerudin.

Dimana terkait dengan perijinan, baik BJA, IGL, BTL, secara perijinan sudah lengkap. Dimana BJA adalah pemegang PBPHH atau pengelolah hasil hutan dari hasil kliring PT. IGL dan PT. BTL sebagai pemegang HGU.

Dimana proses pelepasan kawasan hutan mulai tahun 2012, kemudian HGU terbit tahun 2013 – 2014 yang sebelumnya ijin sawit, kemudian direvisi jadi usaha wood pellet tahun 2019, dan status hutannya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), bukan lagi kawasan hutan.

Khaerudin menjelaskan, dari segi perijinan, IGL dan BTL sudah sesuai prosedur sejak tahun 2011, dan tahun 2020 perijinan untuk BJA terbit dan lokasi pabrik olahannya ada di dalam kawasan IGL dan BTL.

Artinya, BJA hanya industri yang menampung hasil hutan dari IGL dan BTL dan hasil hutan kayunya diolah menjadi wood pellet.

Demikian pula disampaikan Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Dinas LHK Gorontalo, Nasruddin, bahwa untuk persetujuan atau ijin lingkungan (amdal) PT. IGL dan BTL sudah ada karena sudah mengantongi ijin yang diterbitkan Pemda Pohuwato.

Sehingga dari aspek lingkungan sudah clear. Kemudian dalam membangun pabrik dan pengelohan hasil hutan dari IGL dan BTL, maka BJA sudah melakukan kerjasama dengan IGL dan BTL.

Dimana yang akan bertanggung jawab dari sisi pengelolaan maupun pemantauan lingkungan, mulai dari tahap pra konstruksi sampai tahap operasional ada pihak IGL dan BTL sebagai pemilik lahan. Dan secara kontinyu, IGL dan BTL menyampaikan laporan RKL dan RPL ke DLH Pohuwato maupun DLH Provinsi Gorontalo.

“dari sisi ketaatan, mereka sudah taat dari aspek lingkungan atau amdal yang outputnya pada persetujuan atau ijin lingkungan, jadi, soal lingkungan sudah clear dan tidak ada masalah,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT. BJA, Burhanuddin mengatakan perusahaan sudah mengantongi sejumlah perizinan yang disyaratkan.

Berdasarkan surat Plt Direktur Jenderal Pengolahan Hasil Hutan Produksi Lestari No. S.164/PHPL/PPHH.HPL.3/5/2021 tanggal 5 Mei 2021.

Dimana PT. BJA telah memenuhi komitmen, pertama, izin Lingkungan atas nama PT. Biomasa Jaya Abadi yang diterbitkan Lembaga OSS berlaku efektif pada tanggal 12 Oktober 2020.

Kedua, izin lokasi yang telah berlaku efektif diterbitkan Lembaga OSS berlaku efektif pada tanggal 3 Mei 2021.

Ketiga, izin mendirikan bangunan sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato No. 301/139/IMB/DPM-PHWT/XI/2020 pada tanggal 20 November 2020.

Selain itu juga, sudah mengantongi Izin Lingkungan PT. Biomasa Jaya Abadi yang diterbitkan Lembaga OSS berlaku efektif pada 12 Oktober 2020. Serta adanya Nota Kesepakatan antara PT Banyan Tumbuh Lestari, PT Inti Global Laksana dan PT Biomasa Jaya Abadi pada tanggal 18 Maret 2020.

“pada intinya, PT. BJA beroperasi dengan dasar hukum yang kuat dan memiliki semua perijinan yang telah disyaratkan oleh pemerintah pusat serta daerah,” tutur Burhanuddin. (LaAwal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.