oleh

KPU Rakor Pembentukan PPK

-Bone Bolango, Pilkada-278 Pengunjung

RGOL.ID, GORONTALO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) terus mematangkan kesiapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Bonebol.

PPK sendiri akan mulai direkrut tanggal 18 hingga 24 Januari 2020 ini. Sehingga itu, untuk memaksimalkan pembentukan PPK, KPU Bonebol bersama Bawaslu Bonebol menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Pembentukan PPK di Rumah Makan Meranti Indah, Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Rabu (15/1/2020).

Pada rakor ini, KPU mengundang serta pihak terkait, diantaranya Camat se-Kabupaten Bone Bolango, Kesbang Pol, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua KPU Bonebol, Adnan Berahim mengatakan, rakor ini sangat penting untuk mempersiapkan dan memetakan kebutuhan pembentukan PPK.

Menurut Adnan, dilibatkannya para camat pada rakor pembentuk PPK ini, karena kedepan, dalam melaksanakan kegiatan nanti, PPK akan bermitra dengan pemerintah kecamatan.

Selain itu, peran camat sangat penting dalam pembentukan PPK ini, karena sesuai dengan kesepakatan NPHD bersama TAPD Bone Bolango, ada beberapa fasilitas penunjang kinerja PPK yang harus disediakan oleh Camat, seperti kantor sekretariat PPK.

“soal kesepakatan NPHD ini perlu dibahas dan dipertegas kembali, agar nanti tidak ada kesalahan komunikasi,” ujarnya.

Adnan juga berharap dengan adanya kesepakatan NPHD ini, maka PPK lebih intens berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan, serta dapat bekerja lebih maksimal.

Selain membahas kesepakatan NPHD, rakor juga membahas soa pembatasan perekrutan PPK dari unsur tenaga kontrak atau ASN yang memangku jabatan tertentu. Adnan mengaku KPU tidak bisa menyanggupinya karena hal itu tidak diatur dalam PKPU.

“disatu sisi ini penting untuk diperhatikan agar kinerja PPK lebih maksimal. Sehingganya untuk masalah pembatasan ini, kami serahkan kepada pimpinan instansi,” tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan pemeriksaan kesehatan bagi PPK, Adnan mengaku pihaknya sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, termasuk rumah sakit dan semua puskesmas dapat melayani pemeriksaan kesehatan bagi calon PPK. (awal-46)


Komentar