MODERATOR, Kabid PPA I (APBN) merangkap Kabid PPA II (APBD) Gorontalo, Ahmad Heryawan, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Gorontalo, Ismet Saputra, Regional Ekonomi Kemenkeu RI, Muh. Amir Arham, dan Eko Hartono Hadi, dari Kementerian Keuangan RI, pada Seminar Ekonomi dan Bimtek SIKP, Rabu (30/11) kemarin, di gedung Ditjen Perbendaharaan Negara Gorontalo.
MODERATOR, Kabid PPA I (APBN) merangkap Kabid PPA II (APBD) Gorontalo, Ahmad Heryawan, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Gorontalo, Ismet Saputra, Regional Ekonomi Kemenkeu RI, Muh. Amir Arham, dan Eko Hartono Hadi, dari Kementerian Keuangan RI, pada Seminar Ekonomi dan Bimtek SIKP, Rabu (30/11), di gedung Ditjen Perbendaharaan Negara Gorontalo.

Pakai SIKP, UMKM Terpantau Pemerintah

RadarGorontalo.com – Lesunya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) lingkup Gorontalo, mengindikasikan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah selama ini terbuang percuma. Tercatat secara nasional dari total Rp. 91,16 triliun KUR di Provinsi Gorontalo, yang terserap hanya sebesar Rp. 220,04 miliar atau 0,24 persen.

Tak mau kehilangan akal, penyaluran dan penyerapan KUR pun terus dioptimalkan. Hingga pada kebijakan baru, dimana mulai 2016 ini, penyaluran KUR harus melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan KUR. Tujuannya, menjadi basis data usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif.

“SIKP sebetulnya untuk memasukan data calon debitur atau UMKM binaan di kabupaten/kota oleh dinas terkait, yang nantinya akan diakses oleh perbankan. Ibaratnya data base nasional perbankan buat si pelaku KUR,” jelas Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Negara Gorontalo, Ismet Saputra, pada kegiatan Seminar Ekonomi dan Bimtek SIKP, Rabu (30/11) kemarin, di gedung Ditjen Perbendaharaan Negara Gorontalo.

Untuk meningkatkan dan memajukan UMKM, maka setiap pemerintah daerah harus memahami dengan baik tentang SIKP. Sebab melalui SIKP ini, kata Kakanwil, Pemda dapat mengontrol dan mengelola UMKM mana yang harus mendapat bantuan pembiayaan KUR. Selain itu juga, Pemda dapat memonitor semua unit usaha yang mendapatkan KUR.
“Pentingnya memahami SIKP merupakan sektor strategis yang harus dikembangkan guna mendongkrak kemandirian ekonomi daerah dan nasional. UMKM juga berkontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan,” terangnya.

Ditambah lagi untuk memperoleh KUR saat ini, debitur tidak lagi fakum pada satu pintu, sudah tersedia banyak pintu. Seperti Koperasi, Pegadaian dan lembaga pembiayaan lainnya. “Dalam Permenko baru memang seperti itu, tapi apakah koperasi kuat dalam menyalurkan KUR, implementasinya harus diverifikasi dulu oleh OJK, dengan melihat kas, laporan keuangan dan alternatif lain, apakah layak menjadi penyalur KUR,” tambah Ismet.

Jika lolos uji kelayakan, maka koperasi juga akan mendapatkan user SIKP. “Jadi kalau koperasi daftarnya Kemenkop, yang menilai kelayakannya, nanti setelah itu baru dinyatakan sebagai penyalur. Ketika layak, tembusannya masuk langsung ke Kementerian Keuangan, dengan imbalan user dari Kemenkeu ke koperasi yang bersangkutan,” ungkap Kepala Seksi PPA II C, Juanda.

Dengan demikian penyaluran KUR mulai 2016 harus melalui aplikasi SIKP. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran PPA I (APBN) merangkap Kabid PPA II (APBD) Gorontalo, Ahmad Heryawan menambahkan, SIKP juga mengakomodir koperasi simpan pinjam yang syariah. Ini unik, karena selain melakukan aktivitas ekonomi, penyalur KUR juga melakukan ritual agama. “Jadi satu aktivitas, bisa dapat dua-duanya,” kata Ahmad Heryawan.

Selain SIKP, dalam materinya, Ismet Saputra juga menjelaskan soal pentingnya jiwa enterpreneurship dalam pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). Artinya, bagaimana menularkan spirit kewirausahaan dalam tanda kutip, agar pola pikir para pengelola BLU mampu menjadi lebih efisien dan inovatif. “Sebab satker ini dikasih fleksibelitas, tidak seperti satker biasa. Artinya, satker ini ketika punya penerimaan bisa langsung digunakan, tidak mesti masuk kas negara,” jelas Ismet.  “Jadi agak diputer sedikit otaknya. Dengan anggaran yang terbatas, harus pintar dipilih-pilih yang layak secara ekonomi dan finansial,” ujarnya menambahkan.

Di samping itu, inovatif dan bisa membaca kemajuan masa depan pun harus dimiliki oleh entrepreneurship sejati. Karena dengan hal tersebut, tentu mampu membuat pengusaha tersebut beradaptasi dengan perubahan lingkungan. “Untuk Gorontalo, BLU untuk pemerintah pusat baru ada satu, yakni di Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Tapi kalau Pemda banyak, diantaranya, rumah sakit Bunda, Aloei Saboe, dan yang mau diusulkan kemarin ada rumah sakit Ainun Habibie,” ungkapnya.

Dirinya berharap, dengan terlaksananya seminar ekonomi ini, maka tujuan pengelolaan keuangan yang akuntabel demi mendorong pertumbuhan ekonomi regional, dapat tercapai di Provinsi Gorontalo. “Besar harapan saya untuk menjadikan daerah ini menjadi lebih baik,” pungkasnya. (rg-63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.