RGOL.ID GORONTALO – Ide untuk mengambil hak rakyat di Pilgub yang dilontarkan Ketua MPR RI , Bambang Soesatyo, Oleh Sekretatis DPD PDIP Gorontalo, La Ode Haimudin menganggap sebagai pemikiran pintas yang tidak logic.
Kata Aleg Deprov itu, kalau Gubernur ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sudah pasti sang Gubernur tidak punya wibawa di hadapan para Bupati dan Walikota
“Itu pasti karena Gubernur bukan dipilih oleh rakyat. Sementara Bupati dan Walikota adalah pilihan rakyat,”katanya.
Kata mantan Wakil Bupati Boalemo itu, mestinya Bambang dan para politisi di tingkat Nasional itu melahirkan pikiran pikiran yang cerdas bagaimana agar ada regulasi penguatan posisi Gubernur, misalnya ada jalur instruksi kepada Bupati dan Walikota karena statusnya sama sama di pilih rakyat.
Kapasitas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, juga harus jelas dan diperkuat misalnya urusan Bupati/Walikota kepada Pemerintah Pusat tidak bisa bypass harus minimal ada rekomendasi/ persetujuan dari Gubernur sebelum diajukan kepada pemerintah pusat.
Semua pemikiran Gubernur di hapus, atau Gubernur di tunjuk pusat karena Gubernur tidak efektiflah, pemilihan gubernur mahal lah dan seterusnya, semua itu menurut mantan Wakil Ketua Deprov itu tinjauannya sangat sempit, dan seharusnya perlu kajian naskah akademik yang komprehensif misalnya terkait ketatanegaraan dan lain lain.
Usulan yang datangnya dari Muhamin Iskandar dan Bambang Soesatyo itu nampaknya akan mendaat perlawanan dari daerah daerah.
Lihat saja bagaimana reaksi itu datang dari Gorontalo yang merupakan daerah kecil, apalagi daerah daerah lainnya di Indobesia.
Mestinya tokoh tokoh Nasional itu melahirkan pikiran pikiran yang bagus untuk kepentingan rakyat.
