Lahan Perkantoran Pemprov Bermasalah?

GORONTALO (RGOL.ID) – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meminta pihak terkait untuk melakukan penertiban bangunan di bahu-bahu jalan sepanjang Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

Selain itu, Komisi I juga merekomendasi untuk segera diselesaikan permasalahan lahan lebih kurang 7.000 meter di Blok Plan kawasan perkantoran Pemprov Gorontalo, yang diduga tidak sesuai peruntukan pembayaran ganti rugi pembebasan lahannya, kepada ahli waris yang berhak.

“terkait 7,000 meter lahan di Blok Plan yang diduga menuai masalah itu, kami (Komisi I) mendapat informasi, bahwa saat sudah dibayarkan pembebasan lahannya, tetapi ahli waris atau pemilik lahannya, mengatakan bahwa mereka belum menerima uang ganti ruginya, bahkan, mereka tidak tahu kapan terjadi transaksinya dan menduga, transaksi itu dilakukan dengan pihak lain, yang tidak punya kewenangan akan kepemilikan lahan tersebut,” papar Ketua Komisi I Deprov, AW Talib.

Untuk itu, lanjut Talib, Komisi I juga memintakan, hal ini didalami oleh instansi terkait, dan sesegera mungkin diselesaikan permasalahannya.

“Meski statusnya sudah dibebaskan oleh Pemprov, namun ahli warisnya masih menguasai lahan tersebut,” ungkap politisi PPP ini. “Yang dikhawatirkan, jika hal ini gagal dikuasai pemerintah, padahal sudah dibayarkan, akan menjadi kerugian bagi pemerintah,” tegas AW Talib. (ayi)


Jangan Lewatkan

Komentar