MaDu Hattrick WTP

Walikota Gorontalo Marten A Taha, ketika menerima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017, yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo Muhaimin SH. M.Si

RadarGorontalo.com – 3 kali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Gorontalo. Dalam pengelolaan keuangan, membuktikan kalau pemerintahan Marten A Taha dan Budi Doku (MaDu) jauh dari korupsi.

Nampak sekali selama hampir tiga tahun, pemerintahan Marten tak hura hura. Begitu dilantik menjadi Walikota, Marten langsung menata keuangan daerah. Marten yang punya latar belakang manajemen ini langsung melakukan perubahan secara radikal. Hasilnya luar biasa. WTP pertama langsung di raihnya dan itu tidak memerlukan waktu lama dan sekarang sudah 3 kali Pemkot Gorontalo meraih WTP.

Bisa dipastikan selama di tangan Marten, Pemkot akan terus menyabet Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan. Tekad Walikota ke 10 ini adalah menjadikan pemerintahannya bersih dari korupsi. Dia tak ingin ada pejabat yang terjerat hukum selama pemerintahannya. “WTP baru sempurna kalau tak ada ada korupsi, Insya Allah tak ada pejabat Pemkot Gorontalo yang di seret ke pengadilan,” katanya.

Ini adalah sejarah baru di Kota Gorontalo. Dengan usia yang sudah mencapai 289 tahun, di Pemerintahan Marten Pemkot Gorontalo behasil meraih predikat bergengsi itu tiga kali berturut-turut. Dan sebagai kepala pemerintah Kota Gorontalo, Marten juga menyebutkan, bahwa predikat WTP yang diraih sebanyak tiga kali itu, merupakan hadiah di tiga tahun kepemimpinannya bersama dr. Budi Doku.

Kata Marten, untuk meraih predikat itu memang tidak mudah. Sebab yang diperiksa pihak BPK itu, sudah sejauh mana kepatuhan Pemkot Gorontalo terhadap peratuan perundang-undangan. Serta sistem pengendalian internal, dan penggunaan keuangan sesuai dengan peruntukannya. Marten akui, sebelumnya pihaknya sempat diperhadapkan dengan persoalan asset daerah.

Dengan cepat ia pun melakukan Inventarisasi asset daerah, yang dilanjutkan dengan penataan keuangan dilakukan secara berkala. Bahkan terus menerus mengingatkan pada masing-masing pejabat Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) lingkup Pemkot Gorontalo, tentang hal itu. “Ini adalah hasil kinerja dari semua unsur terkait, baik SKPD di lingkup Pemkot Gorontalo, serta dukungan dari masyarakata Kota Gorontalo terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan Pemkot Gorontalo,” ujar Marten.

Marten berharap, predikat WTP ini akan lebih memotivasi SKPD di pemerintahannya, untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam penggunaan anggaran. “Kami sangat bangga dan berharap ini bisa dijadikan motivasi bagi semua SKPD dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Gorontalo,” tutur Marten.

Kepala BPK RI Perwakilan Gorontalo Muhaimin SH. M.Si sendiri, mengakui kepatuhan Pemkot Gorontalo terhadap perudang-undangan serta mekanisme yang ada di BPK, tidak diragukan lagi. Terbukti, dari semua daerah di Provinsi Gorontalo, Pemkot Gorontalo yang pertama kali menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK, terhitung pada Tanggal 20 Maret kemarin.

Dan dari penyerahan hasil pemeriksaan LKPD ini, Muhaimin ungkapkan, ada beberapa pesan yang harus dilaksanakan Pemkot Gorontalo kedepan. Yakni terkait P3D, serta pengalihan tanggungjawab jenjang pendidikan SMA sederajat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. “Dari semua daerah, Pemkot Gorontalo yang pertama kali menyerahkan LKPD. Seharusnya penyerahan hasil pemeriksaan LKPD ini akan kami serahkan Minggu (20/05) hari ini. Hanya saja bertepatan libur, maka kami serahkan pada Jumat hari ini,” ungkap Muhaimin.(rg-62)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.