RadarGorontalo.com – Malang benar nasib yang dialami oleh bekas karyawati PT. Multi Nabati, Nilda Tantu. Sudah 12 tahun mengabdi pada perusahaan, tiba-tiba dipecat dan tidak diberi pesangon. Ia pun mencari suaka kepada wakil rakyat yang duduk di Parlemen Pohuwato.

Seperti diketahui, kurang lebih 12 tahun lamanya, Nilda Tantu mengabdikan dirinya kepada perusahaan ini. Akan tetapi, jasa yang telah diberikan untuk perusahaan, dibalas dengan keputusan bahwa dirinya harus diberhentikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Dan saat ini, Nilda Tantu mendekam dipenjara setelah dijatuhkan putusan, bahwa dirinya terbukti bersalah dan harus menerima hukuman kurungan badan selama satu tahun. Namun dirinya tak mempersoalkan hal demikian, akan tetapi dia mempertanyakan haknya dari perusahaan yaitu pembayaran uang pesangon atas jasa-jasanya selama bekerja diperusahaan tersebut. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi gabungan DPRD Kabupaten Pohuwato, dengan Disnakertrans dan pihak PT. Multi Nabati, serta pihak pelapor baru-baru ini.

Nilda Tantu, saat diwawancarai oleh awak media ini, bahwa dirinya telah menerima atas keputusan hukum yang diberikan kepada dirinya, akan tetapi dirinya menuntut haknya harus dibayarkan oleh pihak perusahaan. “Saya di PHK pada tanggal 30 Oktober 2015, sedangkan putusan pengadilan pada tanggal 4 agustus 2016, ini kan aneh, saya belum terbukti bersalah saya sudah di PHK oleh pihak perusahaan. Oleh karena saya meminta kepada pihak perusahaan untuk dapat memberikan uang pesangon, karena itu adalah hak saya. Sebagaiman yang telah dirinci oleh pihak nakertrans itu sekitar seratus lima puluh tiga juta rupiah”, ungkapnya dengan penuh harap.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Wawan Hatama mengatakan, bahwa pihak perusahaan tidak bisa berbuat semena-mena terhadap karyawan. DPRD akan terus mengawasi terhadap keberadaan perusahaan yang ada di Pohuwato. “Pihak perusahaan telah melakukan tindakan yang sangat merugikan masyarakat Pohuwato. Karena berbicara tentang persolan hidup masyarakat Pohuwato adalah tanggung jawab kami DPRD. Sehingganya jangan berbuat seenaknya kepada masyarakat, kalau masih ingin perusahaan beroperasi di Bumi Panua”, tegas Wawan politisi muda ini. (RG-55)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.