oleh

Marten : Pegawai P3K Harus Taat Aturan

-Kota Gorontalo-361 Pengunjung

GORONTALO (RGOL)Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan lulus dan telah menerima Surat Keputusan (SK) harus menaati segala bentuk aturan dan ketentuan perundang-undangan. Demikian penegasan Walikota Gorontalo, Marten Taha saat memberikan arahan arahan pada kegiatan penyerahan SK PPPK, bertenpat di Aula Kantor Walikota, belum lama ini.


“PPPK ini adalah bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara), sama dia seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil). Nah, yang namanya PNS itu harus taat dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah, “ujar Marten.

Aturan yang dimaksud adalah Hukum perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Selain undang-undang, adapula aturan lain yang mengatur tentang hak dan kewajiban ASN.

“Berbagai aturan ini harus dipatuhi. Sebab, jika tidak maka konsekuensinya adalah sanksi, mulai dari teguran hingga pemecatan.

Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh pak Presiden Joko Widodo pada 22 November 2018 juga mengatur mengenak hak dan kewajiban PPPK, “jelas Marten.

Marten menambahkan, seperti halnya PNS, kinerja PPPK juga akan dievaluasi oleh pemerintah. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan perpanjangan kontrak kinerja dari PPPK itu sendiri.

“Makanya, saya sangat berharap kepada PPPK yang diterima ini dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, “tutup Marten. (tr11)

.


Komentar