oleh

Mengejar Aset Pemkot, Sewa Rudis Wawali Belum Dibayar

Ilust by Anwart

RadarGorontalo.com – Mantan Wakil Walikota Gorontalo Budi Doku tak punya niat sedikit pun mengangkangi aset Pemkot yang ada padanya. Dia tau bahwa semua aset-aset itu harus dikembalikan kalau seseorang tidak lagi menjabat. Hanya saja bagi seorang Budi, semuanya harus melalui mekanisme yang benar.

“Saya minta diaudit, semua barang-barang inventaris yang ada pada saya, mana yang sudah menjadi hak saya dan mana yang harus dikembalikan ke Pemkot, setelah semua jelas silahkan tarik semua, tidak ada yang akan saya tahan,” tegasnya.

Jika pengembalian aset-aset tersebut tanpa diaudit lebih dulu, maka ini tidak benar. “khawatirnya kemudian hari bisa saja dikatakan masih ada barang-barang yang ada pada saya, padahal semuanya sudah ditarik. Inilah yang saya minta harus diaudit dulu, supaya tak ada masalah lagi di kemudian hari, katanya.

Selain itu, Budi juga menginginkan agar audit ini harus dilakukan agar aset aset Pemkot tidak tercecer. Coba lihat, masih banyak sekali aset Pemkot yang tercecer. Untuk itu, Budi minta pada pihak Pemkot untuk menarik semua aset-aset Pemkot yang sampai sekarang ini masih tercecer.

Setelah menyampaikan alasannya belum mengembalikan barang barang inventaris, Budi kemudian menyampaikan niatnya melaporkan Kabag Umum Hermanto Saleh ke Polisi karena menjadi sumber pemberitaan yang mengancam akan menarik paksa aset Pemkot yang ada padanya.

“Rumah saya selalu terbuka. Silahkan tarik, selama ini belum ada pihak Pemkot yang datang ke rumah untuk bicara soal aset ini.” katanya. Budi juga beralasan melapor polisi karena Kabag Umum melanggar kesepakatan. Karena bicara soal pengembalian aset sudah ada kesepakatan bersama, antara Budi Doku dengan pihak Pemkot.

“Sejak awal sudah ada kesepakatan, bahwa batas akhir dari audit barang milik negara di kediaman saya sampai dengan bulan Desember. Dan kesepakatan itu justru dilanggar olehnya,” ujar Budi. Memang selama ini Budi tidak pernah berniat menahan aset Pemkot.

Buktinya waktu Pemkot melakukan jemput paksa mobil dinas di rumah pribadinya, Budi tidak pernah menghalangi atau menahan, meskipun penarikan itu tanpa ada pemberitahuan dan tidak ada penandatanganan berita acara. “Harus ada dasar aturan dalam pengambilan aset ini.

Karena menurut Sekda, ada juga aset yang menjadi hak saya. Aset yang dijemput itu memang bukan hak saya. Tapi sebaliknya, Pemkot juga harus menuntaskan kewajibannya menyelesaikan apa yang menjadi hak-hak saya, termasuk soal sewa rumah dinas Wakil Walikota,” kata Budi.

Sementara itu, menanggapi polemik penarikan aset ini, Kepala Bidang Aset Kota Gorontalo, Syahrin Lasomba mengaku pengauditan penarikan, pengembalian dan hibah aset daerah bisa dilakukan tergantung permintaan penguasa barang daerah, dalam hal ini Pemkot.

Dan ini berlaku untuk semua, baik yang mutasi, pensiun hingga yang tidak menyelesaikan masa jabatannya serta yang sudah mengundurkan diri. Apalagi aset-aset daerah itu sudah teraudit oleh inspektorat. Selain itu, aset-aset ini juga tercatat dalam Kartu Inventaris Barang dari masing-masing barang yang terdapat di SKPD.

Ada Walikota, Sekda dan pimpinan SKPD. “penguasa barang daerah itu Walikota, pengelolanya Sekda, sedangkan penggunanya SKPD. Aset-aset daerah ini tidak bisa lagi digunakan ketika pejabat itu sudah tidak bekerja di Pemkot.” tuturnya. (rg-46/rg-62)


Komentar