Minimalisir Anggaran dan Perbedaan Data, Informasi harus Terpusat di Infokom

konsultasi jajaran Komisi I Deprov, terkait optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI, KIP, dan Dinas Kominfo DKI Jakarta, Rabu (10/5)

RadarGorontalo.com, JAKARTA  – Salah satu ‘Pekerjaan Rumah’ (PR) untuk Rusli Habibie dan Idris Rahim, yang diharapkan oleh jajaran Komisi I Deprov Gorontalo, untuk langsung dibenahi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, pasca dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2017-2022, adalah terkait segala persoalan menyangkut informasi dan data di provinsi Gorontalo.

Mulai dari data kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Agar tidak lagi membias, atau berbeda satu sama lain, di masing-masing SKPD. Sehingga, hal itu tidak saja mendulang manfaat pada kebutuhan untuk mendapatkan data yang ontetik, akurat dan resmi dari pemerintah daerah. Namun juga, pada sisi lain, dapat menghemat atau meminimalisir anggaran daerah, agar terkait kebutuhan informasi dan data ini, tidak lagi terbagi anggaran operasionalnya dimasing-masing SKPD. Namun hanya terpusat di salah satu SKPD teknis saja, yakni Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) provinsi Gorontalo.

Hal itu, menjadi salah satu entry poin penting yang didapatkan jajaran Komisi I Deprov Gorontalo, di sejumlah instansi yang dilakukan kunjungan kerjanya di ibukota RI, di Jakarta. Masing-masing di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI, Komisi Informasi Publik (KIP) dan Dinas Infokom DKI Jakarta, yang dikoordinir langsung Wakil Ketua Deprov Gorontalo, Hamid Kuna, Rabu (10/5).

Dimana, dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi I Deprov, AW Talib, masukan-masukan yang didapatkan jajaran Komisi-nya, terkait optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi itu, mayoritas mengandalkan informasi yang terpusat, hanya pada satu SKPD saja. “Dalam artian, misalnya, terkait informasi yang butuhkan oleh publik dan masih tersebar di masing-masing SKPD, agar seyogyanya ditangani oleh satu SKPD saja di provinsi Gorontalo. Begitu pun menyangkut data terkait kebutuhan dan perkembangan daerah di semua sektor. Baik menyangkut data kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya, agar pengelolaannya di satu SKPD saja, seperti di Dinas Infokom.

Tujuannya, selain untuk meminimalisir anggaran operasional untuk bidang tersebut di masing-masing SKPD, juga untuk menyatukan satu informasi data yang akurat dan terpusat saja, hanya dari Dinas Infokom. Sehingga, semua pihak, tidak hanya masyarakat di provinsi Gorontalo saja, namun juga dari pemerintah pusat, bahkan di dunia internasional, ketika ingin mengetahui sebuah informasi, maupun data tentang provinsi Gorontalo dan segala program pembangunan, serta pelayanan publik yang tengah digalakan, hanya tinggal meng-klik, atau mendapatkannya dari pelayanan berbasis teknologi informasi, melalui website atau media sosial, yang diprogramkan oleh SKPD Dinas Infokom tersebut. Bahkan, saran dari Kominfo, agar terkait yang namanya bidang Humas, yang jika ada di masing-masing SKPD, dilebur saja, menjadi satu kesatuan di Dinas Infokom setiap provinsi,” papar AW Talib, usai pertemuan di Kementerian Kominfo RI, saat itu. “Sehingga nantinya, dengan metode seperti ini, secara perlahan, provinsi Gorontalo, akan menjadi Provinsi Smart, yang tidak beda dengan program-program Smart City (Kota Smart). Yang pelayanan informasi dan data yang dibutuhkan, hanya cukup melalui sarana teknologi informasi tersebut,” imbuh mantan Sekertaris Kota (Sekkot) Gorontalo ini.

DUKUNGAN KOMINFO

Olehnya, kata AW Talib lagi, terkait dukungan operasional, dalam menjalankan sarana prasarana, serta fasilitas akan optimalisasi pelayanan informasi dan data publik di setiap provinsi ini, pihak Kementerian Kominfo, mengaku bersedia untuk membantu dalam menggelar semacam bimbingan teknis (Bimtek) atau pelatihan, kepada SDM-SDM yang akan menjalankan sistem informasi terpusat tersebut.

“Seperti antisipasi akan gangguan hacker, atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang berniat membobol fasilitas teknologi informasi tersebut, hingga pada dukungan lain terhadap SDM-SDM yang akan mengelola fasilitas pengelolaan informasi dan data di Dinas Infokom setiap daerah, itu Kementerian Kominfo RI telah menyatakan akan bersedia secara gratis, untuk melakukan bimtek dan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan,” jelas politisi PPP ini.

INTEGRASI DESA/KELURAHAN

Agar lebih kuat dan menyeluruh lagi, pihak Kementerian Kominfo RI, menginginkan pula, agar program optimalisasi pelayanan informasi dan data berbasis teknologi informasi di setiap daerah provinsi ini, termasuk di Gorontalo, turut diintegrasi-kan, atau saling disinkronisasikan dengan data-data kebutuhan dan perkembangan pembangunan yang tersebar di seluruh desa/kelurahan se provinsi Gorontalo.

“Tujuannya, agar semua terakomodir dengan baik, apapun itu yang menyangkut informasi dan data kebutuhan dan program yang akan, sedang dan telah dijabarkan di provinsi Gorontalo, yang notabene menaungi pemerintah desa/kelurahan di wilayahnya. Jadi, informasi dan data apapun yang berkembang di daerah, diharapkan terintegrasi, dan menjadi satu kesatuan informasi, yang bisa diketahui orang banyak di seluruh dunia, melalui program informasi terpusat di Dinas Infokom tersebut,” jelas AW Talib.

Ditanya, akan tindaklanjut dari hasil konsultasi jajaran Komisi I Deprov ini, AW Talib dan jajarannya berharap, dalam waktu dekat segera ada realisasinya, dengan mempertemukan seluruh pimpinan SKPD di provinsi Gorontalo, untuk menjaring kesepakatan dan mensosialisasikannya, akan program informasi terpusat yang diharapkan oleh Kementerian Kominfo RI tersebut. (ay1/rg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.