RadarGorontalo.com – Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Wabup Kilat Wartabone, benar-benar membuktikan janjinya untuk merombak kabinet. Bukan persoalan balas dendam, tapi ini harus ditempuh agar 5 tahun pemerintahan HAK berjalan baik. Memang terkesan dadakan, tapi sebenarnya ini sudah dipersiapkan sejak awal mereka terpilih. Soal pejabat yang diparkir, itu konsekuensi dari sebuah pilihan. “ini pelantikan perombakan tahap 1, Insya Allah pekan depan akan menyusul perombakan besar-besaran.” kata Hamim.
Tidak tanggung-tanggung, dalam mutasi jilid 1, ada 7 camat yang diganti, dan satu pejabat yang dipromosikan. Total untuk eselon III ada 35 pejabat yang digeser. Perombakan kabinet kali ini memang terbilang tiba-tiba dan sangat rahasia. Pelantikan yang seharusnya dijadwalkan pukul 14.00 wita, molor hingga malam tepatnya pukul 20.00 wita. Bahkan para pejabat yang dilantik pun kaget karena undangan pelantikan hanya melalui telepon. Sehingga pada saat akan dilantik, masih ada juga pejabat yang sibuk mencari pakaian ataupun jas untuk pelantikan. Meski demikian, proses pelantikan berlangsung sukses.
Bupati Hamim Pou mengatakan bahwa perombakan kabinet tahap 1 ini bertujuan untuk memaksimalkan kerja masing-masing satuan kerja. Hamim berharap dengan penyegaran ini, semua bisa bergerak lebih cepat, dinamis dan memperkuat koordinasi. “tantangan kita kedepan banyak sekali. kita punya cita-cita yang baik, termasuk menurunkan angka kemiskinan di Bone Bolango secara radikal.” ujar Hamim, sembari berharap pejabat yang dilantik punya pemahaman dan pemikiran yang sama serta mampu menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Bupati Hamim juga menanggapi soal isu politik dalam perombakan kabinet.
Ditegaskannya juga, mutasi murni untuk memperkuat kinerja. Menyiapkan sumber daya ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. “dengan menduduki jabatan baru, maka semua pejabat bisa memperbaiki kinerja, sehingga kedepan ada kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.” ungkapnya. Hamim juga menegaskan, jika ada yang menghubungkan pelantikan ini dengan politik, maka perlu diketahui bahwa kebijakan kepala daerah tidak terlepas dari kebijakan politik. “jabatan kepala daerah adalah jabatan politik, tapi bagi saya politik yang dimaksud adalah politik yang membangun untuk kemaslahatan umat.” tambahnya.
Memang kata Hamim, pilkada sudah selesai. Namun tidak bisa dinampikkan adanya satu dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih bermain politik praktis. Hamim dengan tegas mengatakan bahwa ASN tidak boleh berpolitik praktis. Bukan soal tidak mendukung pasangan HAK. Tapi undang-undang ASN sangat tegas melarang berpolitik praktis. “jadi kalaupun ada pejabat yang diparkir, maka salah satu alasannya karena berpolitik praktis dan itu melanggar undang-undang ASN.” tegasnya.
Sementara itu, mutasi untuk eselon II kamis (18/08), baru untuk Drs. Syarifudin Uloli yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Kepelatihan (BKD-Diklat) Bone Bolango, selanjutnya dilantik dalam jabatan baru sebagai assisten III Administrasi Sekretariat Daerah. Sedangkan untuk pejabat eselon III yang dilantik sejumlah 35 orang, termasuk 7 camat diantaranya. Marten Hunawa dari Kabid Pemerintahan BPM-Pemdes dilantik menjadi camat Tilongkabila. Lili Pratiwi Abas sekcam Bulawa dilantik menjadi camat Bulawa. Mesa Lina Vivi Saputra, Kabid Perindustrian Dinas Koperindag dilantik menjadi camat Kabila Bone. Abdurrahman Bau dari Kasubid Pengembangan SDM dan Sosial BPM-Pemdes dilantik menjadi Camat Suwawa Selatan. Max miliam Ali dari jabatan camat Suwawa Selatan dilantik menjadi camat Suwawa Timur. Jasni Hadju dari jabatan Camat Suwawa Tengah dilantik menjadi camat Bone. Ramlan Adam dari jabatan Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum dan Organisasi Setda dilantik menjadi camat Suwawa Tengah. Nikson Gubali dari jabatan camat Suwawa Timur dilantik menjadi Kabag Pemerintahan. Rizal A. Djunaid dari jabatan Kasubag Protokoler Bagian Humas dan Kominfo dilantik menjadi Plt. Kabag Humas dan Kominfo. (rg-46)
