oleh

Negara Diambang Kebangkrutan

ilus (Anwar/RG)
ilus (Anwar/RG)

RadarGorontalo.com – Kebijakan melakukan pemangkasan anggaran atau dalam bahasa pemerintah pusat disebut penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), membuat sejumlah kalangan berpendapat kalau negara diambang kebangkrutan. Menariknya, besaran nilai DAU yang ditunda pembayarannya itu, tak merata di semua daerah. Tergantung, posisi kas masing-masing daerah. Makin besar saldo, makin besar pula dana yang ditunda alias dipotong.

Menurut penjelasan Sekprov Winarni Monoarfa, sebelumnya saat ada rencana pemotongan, dirinya sempat menyampaikan ke pusat, agar Indonesia Timur tak kena potongan DAU. Tapi sepertinya, kebijakan itu merata berlaku untuk semua daerah. Tapi belakangan, itu dirubah hanya penundaan. “Bayangkan kalau terjadi pemotongan anggaran, maka akan terasa sekali untuk Gorontalo,” ungkap Winarni. Dikatakan Winarni, dalam penyerapan anggaran, Gorontalo juara nasional.Winarni juga optimis, 2016 ini Gorontalo, mampu mempertahankan prestasi yang diraih pada 2015 itu.

Ditanya berapa besar DAU Gorontalo yang akan dipotong, ? Winarni meminta Asisten I Hujairin Rohan untuk menjelaskan angkanya. Menurut mantan Kadis Keuangan Provinsi itu, nantinya setiap bulan ada Rp. 24 miliar DAU yang ditunda dicairkan. Dan itu berlaku hingga 4 bulan, terhitung sejak September. Sejatinya, Desember nanti, sudah akan dibayarkan, tapi itu tergantung kondisi keuangan negara saat itu. Mudah-mudahan kata dia, posisi keuangan negara akan segera membaik, sehingga dana yang ditunda senilai lebih dari 90 Miliar itu, bisa dikucurkan semua. Yang penting DAU tidak dipangkas, tapi hanya ditunda.

Rencana pemerintah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 125 tahun 2016. Dan sejak digulirkan, terus menuai pro kontra, terutama dari kalangan pemerintah daerah yang tak sepakat dengan kebijakan itu. Sejumlah pengamat dan aktifis dalam sejumlah forum diskusi khususnya di Gorontalo menganggap, kebijakan pemerintah pusat itu menyiratkan kalau negara diambang kebangkrutan menurut mereka. Dan analisis itu, diperkuat dengan makin tingginya angka defisit keuangan negara, yang sudah tembus lebih dari 330 triliun rupiah.

Dalam PMK itu, total DAU yang akan ditunda pembayarannya oleh pemerintah pusat, senilai Rp. 19,418 triliun yang notabene adalah bagian dari kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah daerah senilai Rp. 68,8 triliun. Sesuai kajian Kemenkeu, ada 4 kategori daerah yang ditunda penyaluran DAU nya. Pertama, Daerah dengan posisi kas daerah tinggi dikenakan penundaan penyaluran DAU 40 persen. Dan ada 4 provinsi, 32 kabupaten, dan 6 kota yang masuk kategori itu. Kedua, saldo kas cukup tinggi, penundaan penyaluran DAU sebesar 30 persen. Ada 1 provinsi, 36 kabupaten, dan 5 kota. Sementara untuk daerah dengan posisi kas sedang dikenakan penundaan penyaluran DAU sebesar 20 persen, 2 provinsi, 33 kabupaten, dan 8 kota yang terkena. (rg-34)


Jangan Lewatkan

Komentar