Nelson Bicara Dihadapan UNDP

RGOL.ID (Gorontalo) – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mewakili APKASI menjelaskan soal otonomi daerah di Indonesia ke delegasi kerajaan negara Bhutan.

Tidak hanya itu, Nelson yang juga ketua bidang pertanian di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI itu juga menjelaskan segala hal tentang otonomi keperwakilan badan dunia UNDP (United Nations Development Programs), Organisasi yang dibentuk pada tahun l965 dan merupakan penggabungan dua organisasi yang sudah ada sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB pada pertemuan itu.

Tim studi banding itu diterima langsung di Kantor Sekretariat Apkasi, Selasa kemarin (29/10) di Ballroom, Sekretariat Apkasi, Gd, Sahid Sudirman Centre, Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta.

“Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia sangat berpengaruh pada perkembangan pembangunan didaerah, dan ini sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka.

Dengan adanya Gubernur Jenderal wakil pemerintah Belanda kalah itu di tanah Jawa,” jelas Nelson.

Otonomi sendiri kata Nelson, mulai diperbaiki pemerintah mulai 1945 dengan aturan UU No. 1 Tahun 1945, UU 22 Tahun 1948, UU 1 Tahun 1957, Penpres No. 6 tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014.

“Disini memperjelas konsep desentralisasi dalam NKRI, memuat pengaturan baru sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, hingga pelayanan publik dan inovasi daerah,” paparnya.

Bupati dihadapan UNDP juga menjelaskan bagaimana hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah lewat pengaturan otonomi, juga klasifikasi urusan pemerintahan, prinsip pembagian urusan antara pusat dan daerah, Hingga dimana peran Apkasi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Intinya dengan penuh panjang lebar, keuntungan adanya otonomi di Indonesia sangat berdampak pada perkembangan daerah-daerah khususnya dalam pembangunan. UNDP dan perwakilan negara kerajaan Bhutan pun sangat mengapresiasi pada penerapan otonomi daerah yang dipaparkan Bupati. (qen-53)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.