oleh

Nelson Perjelas Bunyi Pasal 71 di Forum Bawaslu RI, Soal Penyalahgunaan Wewenang

-Kab. Gorontalo-864 Pengunjung

RGOL – Bunyi dua pasal UU No 10. Tahun 2016 Yang menyentil soal kewenangan petahana agar
jangan sampai disalahgunakan oleh para petahana. Oleh Bupati Nelson Pomalingo coba diangkat dalam forum workshop Yang digelar Bawaslu RI di makasar sebagai Zona dua.
Dalam workshop itu membahas penerapan pasal 71 Undangan-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015, tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, (khusus point 1-3) point Bupati dan Walikota Gelombang II, di Hotel Four Point by Sheraton, Rappocini, Kota Makassar, Selasa (4/2).
Disitu kurang lebih berbunyi Gubernur atau Wagub, Bupati, Wabup, Walikota Wawali dilarang menggunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dgn penetapan pasangan calon terpilih.
Bupati Nelson mengatakan, apresiasi kami kepada bawaslu atas digelarnya acara ini. Karena mencegah kami (selaku petahan-red) jangan sampai dicoret, ” Sebab kadangkala aparat menindak, nanti setelah terjadi, ” tukas Nelson Yang diiringi tepukan para hadirin Yang hadir dalam forum itu.
Karena menurut Nelson indikator kewenangan kegiatan dan program Yang menguntungkan itu dimana, dan ini perlu dirinci, papar Nelson.
Karena paling banyak program-program petahana itu banyak sekali dan itu sudah dilakukan 3-4 tahun terakhir, ” Ya, Dan jangan sampai semuanya dianggap menguntungkan. ” jelasnya.
Ada juga kata Nelson diforum itu, soal money politik, pasal 7 ayat 4, dikatakan money politik pihak lain, ” Dan karena pihak lain itu masih banyak tafsiran. kalau relawan, tim sukses itu ada SK-nya, tapi (kata) pihak lain itu yang mungkin masih banyak tafsiran, dan ini harus dipertegas,” paparnya.
Sehingganya dalam forum itu, Bupati memberikan saran, dalam soal keputusan Bawaslu, kalau dapat dievaluasi berjenjang, jangan hanya dievaluasi dikabupaten, namun juga diprovinsi, bahkan hingga bawaslu RI, ” Itu penting kenapa ? karena ini menyangkut nasib orang, ” papar Nelson.
Kegiatan itu dihadiri, Ketua Bawaslu dan Seluruh Komisioner, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, perwakilan Polri, Gubernur, Bupati dan Walikota, berbagai Daerah yang berada di Zona II Pemilukada se-Indonesia Timur.
Salah satu mantan aktivis yang juga pengamat perjalanan pemerintahan Fanly Katili melihat, apa Yang menjadi materi pertanyaan Bupati memang sudah menjadi bahan diskusi beberapa pihak di Gorontalo, ” Ya, dalam beberapa hari terkahir ini, itu menjadi bahan diskusi kami. Bahkan disemua kabupaten Yang menggelar pilkada kabupaten. Dan kita tunggu saja apa jawabannya dari Prof. Nelson, soal jawaban bawaslu RI diforum itu, ” tutup Fanly. (RG. 53)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.