GORONTALO (RGOL.ID) – Krisis kelapa tengah melanda negara penghasil kelapa ini ditandai dengan menurunnya produksi akibat menuanya tanaman kelapa dan berkurangnya luas kebun. Penurunan luas kebun terlihat jelas di Indonesia yang pernah mencapai 3,8 juta hektar kini 2020 tersisa 3,4 juta hektar.
Akibatnya industri kelapa yang jumlahnya justru bertambah mengalami kesulitan bahan baku yang disaat bersamaan juga diekspor ke negara produsen produk turunan kelapa seperti Thailand, Malaysia dan Hainan China.
Indonesia juga diam-diam sudah bukan lagi negara penghasil kelapa terbesar sejak 2018 disalip oleh Filipina yang berhasil meremajakan dan menanam kelapanya hingga mencapai 3,6 juta hektar.
Oleh karena itu belajar dari bagaimana Filipina, India dan Sri Lanka mengelola kelapanya melalui lembaga berupa otoritas kelapa maka saatnya Indonesia memiliki lembaga serupa diusulkan bernama Otoritas Kelapa Indonesia.
Otoritas kelapa mendapat dukungan dari banyak pemangku kepentingan kelapa terutama sejak 3 tahun lalu baik berupa asosiasi berbasis produk (AISKI-Sabut, PEPMIKINDO-minyak kelapa, HIPKI-industri menengah dan besar, GAPNI-nata de coco, HIPBAKI-briket arang kelapa) maupun Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) serta Sahabat Kelapa Indonesia.
Setelah sempat vakum selama pandemi, kini gerakan kelapa kembali digaungkan oleh stakeholder di atas. Kali ini melalui Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menggagas Otoritas Kelapa Indonesia melalui kegiatan Konferensi Kelapa Indonesia.
Konferensi Kelapa Indonesia diharapkan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan kelapa baik asosiasi atau organisasi terkait kelapa maupun perusahaan-perusahaan kelapa yang jumlahnya tidak sedikit.
Konferensi Kelapa Indonesia diharapkan selain mendorong berdirinya Otoritas Kelapa Indonesia juga mendorong diadakannya Gerakan Nasional (Gernas) Kelapa berupa peremajaan dan penanaman kelapa besar-besaran di daerah-daerah yang industrinya telah tumbuh serta daerah baru berkembang.
Tugas Otoritas Kelapa Indonesia selain menghimpun dana dari ekspor produk kelapa terutama kelapa bulat juga mengatur agar harga kopra bisa stabil membaik dan menguntungkan petani, sehingga menjadi insentif untuk meremajakan kelapanya.
Harga kopra dan kelapa bulat selama ini ditentukan oleh harga CNO (crude coconut oil) dibursa komoditas Rotterdam dan diharapkan Otoritas Kelapa Indonesia bekerja sama dengan negara penghasil kelapa seperti Filipina untuk menyusun strategi agar acuan harga CNO bisa beralih ke Indonesia atau Filipina.
Hasil audiensi di Kemenko Perekonomian hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukulk 13.00-15.00 tadi menyepakati dibentuknya Kerjasama pemerintah dan swasta beserta pemangku kepentingan dalam bentuk Konsorsium Kelapa Indonesia.
“konsorsium ini akan menjadi cikal dari Otoritas Kelapa Indonesia akan bekerja untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang telah digagas di atas, tim kerja akan mengadakan pertemuan-pertemuan dalam waktu dekat ini untuk merumuskan pembentukan Konsorsium Kelapa Indonesia,” tutur Bupati yang juga turut hadir dalam pertemuan itu. (rg-53)
