RadarGorontalo.com – Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan oleh PT PLN (persero) banyak menerima keluhan dari masyarat. Dimana P2TL adalah sebuah operasi yang dilakukan oleh PLN guna menertibkan pemakaian tenaga listrik secara illegal yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara mempengaruhi batas daya atau pengukuran energi. Kewenangan yang dimiliki oleh Tim P2TL sesuai dengan keputusan direksi PT PLN (persero) No : 1486.K/DIR/…. antara dari pemutusan sementara, pembongkaran rampung hingga pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya sehingga Masyarakat dibuat seakan tidak berkutik dengan adanya kewenangan.

Asisten Penanggungjawab Ombudsman, Lucky Rantung menjelaskan, dari sekian banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mengenai P2TL, ada beberapa diantaranya yang menonjol. “Salah satunya, ada salah satu warga yang sebelumnya melakukan perbaikan meteran yang dilakukan oleh oknum PLN sendiri, selang beberapa waktu pelanggan tersebut didatangi oleh tim P2TL dan kedapatan melakukan pelanggaran, disaat itu juga tim P2TL melakukan pemutusan sementara atau melakukan pengambilan barang bukti untuk selanjutnya mengarahkan pelanggan agar menyelesaikan permasalahan ini di kantor PLN baik area maupun Rayon,” jelasnya.

Sesampainya pelanggan dikantor PLN, kata Lucky lagi, pelanggan diberitahukan tentang jenis pelanggaran dan denda yang harus dibayarkan oleh pelanggan mulai dari jutaan,belasan, puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nah, masyarakat yang notabene tidak mengetahui persoalan tentang kelistrikan atau bahkan tidak melakukan hal tersebut, tak bisa berbuat banyak selain membayar denda yang telah diajukan oleh tim P2TL. “Masyarakat pun tidak mengetahui tentang adanya mekanisme pengajuan keberatan terhadap penetapan sanksi yang diajukan kepada general manager distribusi/wilayah, atau manajer area/cabang unit dengan jangka waktu paling lama 14 hari kerja,” tambahnya.

Hal ini juga dialami oleh pihak RS. MM Dunda, dimana kata Lucky, Ombudsman menilai bahwa Pihak PLN masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap sistem pemberian daya kepada para pelanggan, yang menyebabkan adanya indikasi kerugian yang dialami oleh pihak PLN sendiri. “Bagaimana tidak, sudah 3 tahun sejak 2013 RS M.M Dunda Limboto menggunakan listrik secara illegal akan tetapi penggunaanya tidak diketahui oleh pihak PLN sendiri. Permasalahan yang dialami oleh RS MM Dunda tidak luput juga dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang menggunakan pihak ke 3 didalam melakukan panambahan daya/kapasitas listrik di RS MM Dunda sehingga masalah ini baru terungkap saat ini,” jelas Lucky.

Untuk itu, Ombudsman perwakilan Gorontalo menghimbau kepada masyarakat Gorontalo agar mewaspadai hal ini dengan cara merekam atau mengambil gambar apabila ada oknum atau pihak yang melakukan perbaikan meteran listrik. Sehingga apabila dikemudian hari hal ini terjadi masyarakat memiliki cukup bukti untuk melawan tuduhan pelanggaran yang dilayangkan oleh Tim P2TL. Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo pun telah menyarankan kepada pihak PT PLN (persero) bahwa untuk mencegah indikasi terjadinya pelanggaran P2TL yang dilakukan oleh oknum PT PLN (persero), agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang turut diketahui oleh konsumen/pelanggan pada setiap perbaikan meteran/APP yang dilakukan oleh PLN terhadap keluhan pelanggan sekaligus melampirkan berita acara perbaikan, foto perbaikan terlampir, serta memberikan salinan berita acara perbaikan tersebut kepada pelanggan. “Tak hanya itu Ombudsman Perwakilan Gorontalo pun telah menyiapkan mekanisme investigasi yang lebih mendalam guna menyelesaikan persoalan-persoalan terkait P2TL,” pungkasnya. (rg-25)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.