oleh

Owner FX Family Dipecat Dari Kepolisian

GORONTALO (RAGORO) – Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus memimpin langsung upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap tiga personel Polri Polda Gorontalo yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa meninggalkan tugas secara tidak sah atau mangkir selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Upacara PTDH ketiga anggota Polda itu dilaksanakan di Lapangan Mapolda Gorontalo, Rabu (19/1/2022). Dari tiga anggota Polda yang dipecat itu, salah satunya adalah Bripka Aryanto K. Yusuf yang juga tersandung kasus investasi bodong FX Family.

Pada kesempatan itu, Kapolda Gorontalo menekankan bahwa menjadi seorang bhayangkara Polri adalah tugas yang mulia dan harus bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakat.

“ingat motto Polda Gorontalo Moodelo Ayuwa yakni senantiasa memberikan tauladan dalam pelaksanaan tugas, tauladan kepada diri sendiri, tauladan kepada masyarakat, dan itu yang harus dicamkan oleh kita bersama,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan kepada semua personil Polda Gorontalo, sebagaimana penegasan Wakapolri, bahwa berapapun anggota Polri yang merusak institusi, maka akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“dengan upacara PTDH, maka tiga personel Polda ini dianggap sudah tidak layak menjadi anggota Bhayangkara Polri,” jelasnya. Kapolda sedikit menyentil hasil survey yang menempatkan Institusi Kepolisian berada di peringkat tiga besar sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat.

Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Polri karena turut berperan aktif dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dan akselerasi vaksinasi. Tentunya hal ini kata Kapolda, sangat membanggakan, tetapi sangat disayangkan, kebanggaan tersebut tercoreng oleh ulah segelintir oknum anggota Polri yang melakukan tindakan-tindakan indisipliner, melanggar kode etik bahkan tindak pidana.

“oleh karena itu, saya ingatkan kembali, bagi siapapun yang merusak institusi Polri, maka saya akan tindak secara tegas,” tegas Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Kapolda juga meminta tidak ada lagi anggota Polri yang melanggar kode etik ataupun aturan-aturan hukum lainnya.

“ini harus jadi pembelajaran bagi personel lainnya agar meningkatkan disiplin dan melaksanakan tupoksinya secara baik dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kapolda berharap upacara PTDH ini yang terakhir kalinya, tidak ada lagi anggota Polri di Polda Gorontalo yang di PTDH seperti ini. Kapolda malah lebih suka jika lebih banyak melaksanakan upacara pemberian reward kepada anggota yang berprestasi.

Tetapi kalau memang harus ada upacara PTDH, maka Kapolda akan tetap melakukan itu meskipun setiap hari. “itu semua karena kecintaan saya kepada institusi Polri, khususnya Polda Gorontalo, saya ingin membedakan mana Polisi yang benar dan mana Polisi yang tidak benar,” tegas Alumni Akpol 1989 ini.

Terkait kasus investasi bodong, Kapolda mengakui jika salah satu personil yang di PTDH yakni Bripka Ariyanto K. Yusuf juga terlibat dalam Tindak Pidana (TP) Perdagangan, TP Perbankan, TP Penipuan dan Penggelapan, serta TPPU. “saat ini proses hukumnya terus dipacuh dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono, mengatakan bahwa tiga personel Polri yang di PTDH itu adalah Brigadir Sumarlin Maksud, Briptu Ratno Saputra dan Bripka Aryanto K Yusuf.

Wahyu menambahkan, pada saat upacara PTDH, dua orang in absentia, hanya Bripka Ariyanto K. Yusuf yang hadiri upacara PTDH. Ketiganya telah mendapatkan putusan PTDH berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep/319/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, Kep /320/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan Kep/14/I/2022.

“dengan demikian, maka sudah jelas status ketiga personel tersebut sudah bukan lagi anggota Polri, melainkan masyarakat biasa,” tutur Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono. (awal-46)


Jangan Lewatkan

Komentar