oleh

PAN Terancam Cuma Jadi Penonton

Ilus (by anwar)
Ilus (by anwar)

RadarGorontalo.com – PAN terancam tidak akan ikut Pilkada dan Pileg, karena telah terjadi dualisme dalam kepengurusan DPW PAN. Surat penugasan yang diturunkan DPP kepada Zainudin Hasan, untuk menjalankan tugas  menyelesaikan beberapa persoalan di DPW PAN, bisa memicu sengketa kepengurusan di DPW. Kalau ini terjadi maka PAN tak bisa ikut Pilkada bahkan Pileg 2019, karena pasti masalah ini akan berujung ke Pengadilan. Ini sudah pasti karena pihak DPW sudah mempersiapkan gugatan ke Pengadilan.

Sumber RADAR mengatakan ini pertama kalinya DPW menggugat DPW dan kalau ini terjadi, maka ini merupakan sejarah dalam kepengurusan DPP PAN. Soal dualisme kepemimpinan, menurut komisioner KPU La Aba, tidak akan berpengaruh di KPU, karena DPP PAN bisa langsung ambil alih. “Jadi DPP bisa mendaftarkan calon kepala daerah,” katanya. “Jadi meski berperkara di PTUN tidak akan menghambat pendaftaran di KPU,” kata La Aba.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Prof. Yuliyanto Kadji, dimintai tanggapannya menjelaskan, pertama, fungsi partai politik sebenarnya sebagai instrumen politik yang melahirkan kader pemimpin bangsa dan daerah. Maka seharusnya partai siap berjibaku dengan proses kekaderan bukan berdebat soal kepentingan kelompok dan faksi tertentu dalam internal partai.

Kedua, memang fakta berbicara bahwa partai politik cenderung terjadi dualisme ketika menghadapi momentum demokrasi baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres. Jika ini tidak diantisipasi secara internal maka inilah pertanda kehancuran semangat keutuhan partai itu sendiri. Ketiga, soal fenomena PAN Provinsi Gorontalo yang semakin terlihat ada faksi dan friksi internalnya, dan akhirnya terjadi dualisme kepemimpinan partai, maka kondisi ini lebih merugikan partai menjelang Pilkada dan bahkan terbawa pasca Pilkada.

Keempat, kata Yuliyanto, dualisme ini seharusnya tidak terjadi jika semua pihak mampu memposisikan diri untuk membesarkan Partai bukan malah memgerdilkan peran-peran partai politik. Dan kelima, kita masih menaruh harapan besar kepada PAN agar partai ini akan menjadibarometer proses pengkaderan yang benar dan tepat bukan basis pertentangan kepentingan antara Zainudin Hasan dengan Idris Rahim.

Keenam, menjelang Pilgub 2017, saatnya partai politik (PAN) untuk menjaga kebersamaan politik agar sama-sama tidak tergilas oleh partai politik lainya, tapi mampu menunjukkan eksistensi peran kekaderan PAN untuk bangsa dan daerah. “Hilangkan sekat antar public figur partai, utuhkan kepentingan dalam menjaga marwah demokrasi tanpa cacat,” saran Prof. Yuliyanto.

Ditempat terpisah, Idris Rahim saat coba dikonfirmasi, secara singkat mengaku tak tahu adanya surat dari DPW PAN itu. Bahkan, menurutnya surat itu tak sesuai prosedur. “Saya tidak tahu itu dan itu Inprosedural,” tegas Idris singkat. (rg-50/rg-54)


Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar