oleh

PAW Wabup Tak Ada Batas Waktu, Bisa Sampai Periode Berakhir

-Politik-244 Pengunjung

GORONTALO (RAGORO) – Pengisian PAW Wakil Bupati Kabgor ternyata sampai kapanpun itu bisa dilakukan. Hal ini setelah hasil konsultasi Komisi I DPR bersama bagian Tata Pemerintahan Pemda Kabupaten Gorontalo di Kemendagri, Selasa (14/8) lalu. Banyak kalangan menilai, masa 18 bulan bunyi undang-undang nomor 10 itu harus dilakukan saat sekarang. Dimana menghitung masa berakhir Bupati dan Wakil Bupati 17 Februari 2021. Anggapannya jika hingga batas 17 Agustus ini tidak terisi, maka proses PAW itu tidak bisa dilakukan. Sebab jika ditarik mundur, 17 Februari 2021 ke 17 Agustus 2019, maka genaplah 18 bulan. Namun ternyata, bahasa 18 Bulan yang dimaknai selama ini tidak demikian sesuai dengan penjelasan Kemendagri. Yang ada adalah, waktu 18 bulan pada Proses PAW yang tidak bisa dilakukan atau kata lainnya tidak bisa diisi, jika pemberhentian Wakil Bupati barulah terjadi setelah 17 Agustus ke atas, hingga masa berakhir masa jabatan. “itu tidak bisa diisi, karena tinggal menyisakan masa bakti 18 bulan,” tukas Syam. Senada dengan itu, anggota DPR Syarifudin Bano yang ikut dalam rombongan komisi 1 DPR Kabgor, menjelaskan, jika melihat proses pemberhentian Wabup di Kabgor sangat berbeda. Pasalnya Wabup berhenti dari masa jabatannya sejak Februari 2018. Sehingga jika dihitung, pemberhentian itu sudah cukup melewati masa 18 bulan. Kalau dihitung mulai Februari 2018 sampai 17 Februari 2021, sudah ada 3 tahun lebih berhenti, maka itu bisa dilakukan pengisian proses PAW Wabup, dan bahkan itu bisa dilakukan sampai kapan pun. Aleg Komisi I lainnya Jayusdi Rivai yang juga Sekertaris PPP menjelaskan bahwa Kemendagri mengatakan acuan jelas dalam proses PAW Wabup, ada pada undang-undang nomor 10 tahun 2016, pasal 176 ayat 4 bahwa ‘Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut’. Sehingga jelas aturan itu mengatakan, jika lebih dari 18 bulan pemberhentiannya, maka proses itu bisa dilakukan. Sementara itu, dalam proses penentuannya, Staf Khusus Bupati bidang hukum, Rio Potale menjelaskan, proses hak itu ada pada kedua partai pengusung. Dimana kedua partai tinggal menyisakan masing-masing satu nama untuk kemudian diusulkan. Sebab bunyi pasal 176 ayat 2 jelas mengatur pengajuan nama PAW adalah ‘Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “artinya masing-masing partai hanya mengusulkan 1 nama,” tutur Rio. (qen-53)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.