oleh

Pelanggaran Administrasi Menjadi Pidana, Oleh: Dahlan Pido, SH., MH. (Praktisi Hukum)

-Hukum & Kriminal-342 Pengunjung

Kepastian hukum dalam kasus GORR (Gorontalo Outer Ring Road) sangat penting, karena itu merupakan asas dalam tindakan hukum dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Menjadi pertanyaan, dapatkah kesalahan administrasi seseorang disangka/didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, ini merupakan perjalanan panjang yang harus dilalui oleh pencari keadilan dan harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika mentersangkakan/mendakwa seseorang dalam perkara pidana tetapi orang tersebut tidak melakukan korupsi.

Hal ini yang menimpa tersangka AWB yang di tahan sejak tanggal 23 Nopember 2020, apa dan kemana nanti arah perjalanan sidang di PN Tipikor Gorontalo ini.

Pengertian Kesalahan Administrasi dapat kita ambil dari arti kata kesalahan dan administrasi., berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kesalahan berarti perihal salah, keliru, atau alpa.

Kesalahan Administrasi yang erat hubungannya dengan Tindak pidana Korupsi dalam hal ini adalah pemalsuan surat/dokumen, contohnya ada berita acara serah terima pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100 %.

Pemalsuan surat/dokumen tersebut di atur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP, yang dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, atau apakah melakukan perbuatan curang dan tidak jujur?

Terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran administrasi, apakah merupakan suatu tindak pidana korupsi atau bukan, harus diadakan suatu tindakan penyelidikan (Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP), serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981) serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.

Disini awal diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status hukum seseorang untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan pelanggaran administrasi, dalam Pasal 9 UU No.31 Tahun 1999 jo.

UU No.20 Tahun 2001, menyebutkan pemalsuan administrasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen.

Apabila dikaitkan dengan visi seorang Hakim yang mengadili perkara maka Putusan Hakim merupakan Mahkota sekaligus Puncak dari pencerminan nilai-nilai Keadilan, Kebenaran Yuridis, Sosiologis, Hak Asasi Manusia, penguasaan materi hukum, Faktual, dan Moral dari seorang Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.

Bilamana di hubungkan dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi kepada tersangka AWB, apakah itu tindakan korupsi atau kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang di sengaja memalsukan dokumen, memerintahkan agar di buat berita acara pekerjaan GORR telah selesai 100 %, atau apakah KPA telah melakukan perbuatan curang dan tidak jujur?


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.