MARISA (RADAR) – Puluhan tahun mengabdikan diri sebagai guru abdi di Paud, TK, SD dan SMP, tiba-tiba diberhentikan oleh pemerintah daerah dengan alasan yang tidak jelas. Begitu pernyataan yang disampaikan oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yunus A Usman.
Kata Yunus, disaat DPRD tengah memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenagakerjaan yang akan melindungi hak-hak setiap pekerja di perusahaan termasuk didalamnya mengatur PHK terhadap pekerja. Malah, tambah Yunus, pemutuskontrakan terjadi di lingkungan pemerintah daerah.
Memang, Yunus mengatakan, guru abdi bukan termasuk pekerja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan dan Ranperda Ketenagakerjaan. Hanya saja ini merupakan perbandingan antara perhatian terhadap pekerja dan guru abdi. Seakan pemerintah daerah tidak peduli terhadap nasib guru abdi di Kabupaten Pohuwato. “Oleh karena itu kami meminta perhatian dari pemerintah daerah, bagaimana dengan nasib guru-guru abdi yang telah mengabdi sekian tahun lamanya kemudian diputuskontrakan dengan alasan tidak jelas,” kunci Yunus. (RG-58)
