RGOL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mengingatkan pemerintah daerah setempat untuk tidak gegabah menjalankan program kegiatan di awal tahun 2023 ini.
Artinya, anggaran Rp 40 miliar lebih yang dipersiapkan sebagai anggaran defisit dan itu ditutupi dengan Silpa harus dilihat kembali.
“Karena kan silpanya menunggu hasil audit, meski memang TAPD sudah tahu nilainya di akhir tahun anggaran kemarin. Nah, kami akan melihat hasil auditnya berapa, apakah sejumlah Rp 40 miliar atau tidak,” terang Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Gorut, Roni Imran, Senin (6/2).
Ia mengatakan, kalau misalnya hasil audit sejumlah Rp 40 miliar. Maka, program kegiatan yang akan dipacu dalam kondisi aman.
“Tetapi, kalau misalnya hanya Rp 20 miliar silpanya, berarti ada Rp 20 miliar program kegiatan yang tidak ada uangnya. Dan satu-satunya cara harus rasionalisasi,” ujar Roni.
Maka dari itu, pihaknya di DPRD Kabupaten Gorut mengingatkan ke pemerintah daerah segera mapping program-program kegiatan yang akan dirasionalisasi.
“Jangan sampai sudah terlanjur jalan, kemudian uangnya tidak ada. Nah, terungkap, di pembahasan bersama TAPD, di atas Rp 30 miliar yang diprediksi tidak bisa ditutupi oleh Silpa, program-program kegiatan itu,” beber Roni.
“Makanya, DPRD mengingatkan, cepat di mapping program-program yang tidak prioritas untuk rakyat, ya harus diambil langkah,” sambungnya.
Pemerintah daerah lanjut kata Roni, harus cepat mengambil langkah antisipasi, jangan sampai sudah jalan program.
“Jadi, kami di satu sisi memberi apresiasi terhadap kecepatan OPD-OPD. Tetapi juga harus dilihat kemampuan keuangan kita apakah sesuai dengan yang sudah kita tetapkan,” tandasnya. (RG-56)
