ilustrasi anak sekolah (Anwar/RG)

RadarGorontalo.com – Dialihkannya tanggung jawab urusan pendidikan khususnya sekolah menengah atas ke Pemerintah Provinsi, sempat memunculkan kekhawatiran bakal berdampak pada hilangnya program pendidikan gratis (Prodira), akibat beban APBD yang terlalu besar. Di Jawa Timur sendiri, pemprov di sana terpaksa memberlakukan lagi iuran SPP bagi siswa, karena APBD tidak mampu mengcover urusan pendidikan gratis.

Di Pemprov Gorontalo sendiri, jumlah ASN yang sebelumnya hanya 3.081 orang, kini naik menjadi 5.728 ASN. Itu sudah termasuk dengan para guru. Soal gaji sendiri, untuk Januari tahun ini, gaji yang mesti dibayarkan Pemprov senilai Rp. 23.077.843.790. Angka itu jauh lebih besar dibanding Desember 2016, hanya 11.818.290.278. Besarnya perbedaan nilai gaji itu saja, sudah menimbulkan kekhawatiran jangan-jangan Prodira dihapus. Apalagi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, di tingkat nasional tidak ada kebijakan menggratiskan pendidikan jenjang SMA dan SMK. Setelah ada pengalihan itu, tentu penganggaran pendidikan jenjang SMA dan SMK mengikuti kemampuan pemerintah provinsi.

Tapi rupanya, itu sudah diantisipasi oleh Pemprov jauh-jauh hari. Anggaran senilai Rp. 302 miliar pun disiapkan, untuk menjamin pendidikan tetap gratis, walaupun sudah ditangani pemprov. Memang angka itu cukup besar, sampai-sampai membuat postur APBD yang sebelumnya 70 persen untuk belanja publik dan 30 persen belanja pegawai, harus dirubah menjadi 56,57 persen untuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai dan belanja langsung atau belanja publik, 43,43 persen. Bahkan, kendati DAU (Dana Alokasi Umum) bertambah Rp 135 miliar, atau 15,29 persen. Tapi, tambahan tersebut, tidak dapat menutupi kebutuhan gaji 2.830 PNS, yang sebesar Rp 217 milyar.

Menurut Kadis Dikbudpora Weni Liputo, dipertahankannya Prodira karena program itu mampu mendongkrak angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK di Provinsi Gorontalo, hingga masuk sembilan besar nasional. Dalam prodira itu juga, ikut memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik alias Guru. Pemprov pun mengalokasikan pemberian TKD untuk seluruh guru, baik yang sudah bersertifikasi atau belum. Termasuk guru honorer. (rg-50)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.