oleh

Perempuan Belum merdeka?

SUSANTI TANGAHU
SUSANTI TANGAHU

RadarGorontalo.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke 71 tahun, sebagian komponen bangsa ini mersakan kebanggaan dan kebahagiaan hakikat kemerdekaan. Namun menjadi pertanyaan apakah perempuan juga ikut merasakan kemerdekaan dalam hal ini merdeka dalam berbagai macam bidang?

Sehingganya Guru SMP 1 Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango Susanti Tangahu, M.PdI, berpendapat bahwa masih cukup banyak perempuan Indonesia khusnya di Gorontalo, yang merasa belum menikmati kemerdekaan yang sebenarnya. Contohnya kata Susan, masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasaan seksual, pelecehan, ekspolotasi, diksriminasi bahkan perdagangan perpempuan untuk dijadikan pekerja seks.

Bahkan kata Susan, sangat banyak hal-hal negatif yang menunjukkan perempuan terkekang dan hilang kemerdekaan mereka. “Padahal Bung Hatta sendiri pernah berpesan, kemerdekaan kita bukan hanya merdekanya sebuah bangsa dari penjajahan, tetapi juga merdekanya setiap individu warga negara dari segala macam penindasan dan penghisapan.” Ketus Susan sembari menambahkan, buktinya ketidak merdekaan perempuan, yaitu banyak anak perempaun putus sekolah, nikah dibawah umur, menjadi Tenaga Kerja Wanita (dalam dan luar negeri).

Begitu juga dengan Lansia perempuan terlantar, pengemis wanita dan kemiskinan perempuan, perbudakan perempuan, kebodohan, pengangguran, hukum yang tidak adil, dan lain sebagainya. Dijelaskannya, menurut laporan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2002-2013, terjadi 131.731 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Sebanyak 6.879 kasus diantaranya adalah pemerkosaan, sementara perdagangan perempuan untuk tujuan seksual sebanyak 1.819 kasus dan pelecehan seksual sebanyak 1.603 kasus serta penyiksaan seksual sebanyak 821 kasus. “Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan belum merdeka,” ujarnya.

Menurut Kusno (anggota PRD) Kekerasan seksual tersebut menandai masih kuatnya anggapan bahwa tubuh perempuan hanyalah alat pemuas bagi superioritas laki-laki. Cara pandang ini berkaitan erat dengan budaya patriarkal. Ironisnya, dengan dalih moralitas, negara turut mengontrol tubuh perempuan melalui sejumlah regulasi.

Bahkan, di Aceh, ada regulasi yang melarang perempuan “ngangkang” ketika naik motor. Ditambah lagi, kapitalisme yang menempatkan perempuan lebih sebagai objek seksual dan objek eksploitasi untuk kepentingan bisnis. Demi mengejar keuntungan, kapitalisme memperdagangkan tubuh perempuan melalui industri pornografi, iklan komersil, industri hiburan (musik, film, sinetron), dan industri mode pakaian.

Di berbagai lapangan kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya, perempuan masih mengalami perlakuan diskriminatif. Aspek tradisi dan adat langkah perempuan ketika keluar rumah masih sering mendapat predikat negatif. Terlebih bila perempuan keluar rumah pada malam hari.

Dalam ruang-ruang sosial, seperti pertemuan warga, kehadiran perempuan sangat kecil. Walaupun disadari bahwa dalam sektor tertentu seperti ekonomi, memang banyak perempuan yang sudah tampil sebagai pengusaha. Dalam sektor karir ada juga wanita yang sukses menjadi perempuan karir dari segi jasa ada perempuan dijadikan teladan dalam kerja-kerja edukasi, partisipasi dalam politik terdapat juga perempuan yang politisi, akuntan, menejer, Namun, seperti diakui oleh International Labour Organization (ILO), bahwa perempuan Indonesia masih sulit berpartisipasi dan sejajar dengan pria dalam pekerjaan. Bahkan, menurut catatan ILO, mayoritas perempuan Indonesia masih bekerja sebagai pekerja rumahan atau pembantu rumah tangga serta pekerja di usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah pusat dan daerah hanyalah sebuah institusi yang mengatur regulasi dan kebijakan pemberdayaan perempuan, institusi sebagai wahana motivator, walaupun pemerintah pusat telah membentuk Kementerian yang mengurus soal keperempuanan bukan berarti ketergantungan dalam menekan laju pertumbuhan tindakan diskriminatif, eksploitasi, kesenjangan, keberpihakan dan pengentasan adalah menjadi tanggung jawab Kementerian semata, tapi partisipasi intutusi kemasyarakatan termasuk pendekatan kesadaran penanaman nilai-nilai agama menjadi studi alternative sebagai solusi mengatasi masalah kemerdekaan perempuan. (rg-60)

Komentar