oleh

Perokok Dicoret Dari PBI Kesehatan

RGOL.ID, Gorontalo – Ini warning bagi perokok yang ada di Bone Bolango, apalagi bagi masyarakat yang masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan osial BPJS Kesehatan.

Karena jika ada masyarakat PBI yang kedapatan merokok, maka hati-hati, karena dampaknya bisa dicoret dari daftar PBI. Memang di tahun anggaran 2020 mendatang, Bupati Bone Bolango (Bonebol) Hamim Pou kemungkinan besar akan menganggarkan sebesar Rp20 miliar untuk iuran jaminan sosial BPJS Kesehatan bagi warga Bonebol.

Hal ini imbas dari naiknya iuran BPJS Kesehatan yang tadinya untuk kelas III sebesar Rp25.500 menjadi Rp42.000. Namun demikian, ada aturan tambahan yang akan dikeluarkan bagi warga PBI BPJS Kesehatan yang masuk daftar Pemda Bone Bolango melalui Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra). “bagi para perokok, itu saya tidak akan masukan di PBI jaminan sosial BPJS Kesehatan.

Syaratnya harus berhenti merokok. Jika tidak mau berhenti merokok, kita akan keluarkan dari kepesertaan PBI dan kita dorong menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” tegas Hamim.

Untuk itu, Hamim memerintahkan dan meminta kepada seluruh kepala desa (Kades) di wilayahnya untuk mendata dan mencatat kembali mana warga yang tidak layak lagi menerima PBI BPJS Kesehatan, terutama para perokok di desanya masing-masing.

Kita akan seleksi kembali dan kemungkinan besar individu-individu perokok tersebut kita akan dikeluarkan dari kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang dicover Pemkab Bone Bolango. “bayangkan kalau dia beli rokok satu hari satu bungkus Rp20 ribu dikali 30 hari, maka totalnya Rp600 ribu hanya untuk biaya rokok.

Itu artinya dia tidak layak menerima PBI jaminan sosial BPJS Kesehatan. Ini salah satu cara kita untuk bertindak tegas kepada masyarakat untuk menjauhi rokok,”tegas Hamim Pou.

Apalagi Bone Bolango ini, ungkap Hamim, sudah memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bahkan kita sudah menerima penghargaan tertinggi dari Menteri Kesehatan RI dalam bidang kawasan tanpa rokok, yakni penghargaan Pastika Parama.

Maka ironis sekali banyak masyarakat yang tidak mematuhi Perda KTR tersebut dan masih mengkonsumsi rokok. Hamim melanjutkan, karena uang yang dikeluarkan untuk mengonsumsi rokok sendiri cukup besar. Harusnya mereka yang merokok cukup mampu untuk membiayai kesehatannya sendiri.

Makanya kita dorong mereka yang merokok, menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan. “Beli rokok ada, tapi bayar iuran BPJS Kesehatan tidak ada. Ingat kesehatan itu mahal, tapi sekarang oleh pemerintah biaya kesehatan itu digratiskan.

Itulah sebabnya ada satu hal yang harus kita ubah, bagaimana kita mencegah supaya tidak terkena penyakit. Salah satunya berhenti merokok,” paparnya.

Kebiasaan merokok, kata Hamim, salah satu penyebab utama terjadinya resiko serangan kanker. Olehnya itu, berhenti merokok adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan dari resiko kanker tersebut.

Perlu kita ketahui, kalau terkena kanker, maka pilihannya hanya ada kemoterapi dan laser. Kalau ada yang memilih laser. Artinya dalam satu kali laser itu membutuhkan biaya Rp25 juta dan minimal 40 kali dilaser. ”Jadi 40 kali laser dikali Rp25 juta, maka total yang harus dibayar pemerintah itu Rp1 miliar untuk satu orang.

Ini hal-hal yang harus kita pikirkan. Biayanya mahal sekali. Bayangkan kalau pribadi yang membayar Rp1 miliar untuk 40 kali laser tersebut,”urai orang nomor satu di Kabupaten Bone Bolango itu.

Karena itu, lanjut dia, sudah bagus ada BPJS Kesehatan, tapi mari kita mencegah sejak dini dengan melakukan kegiatan olahraga ringan, jalan kaki, naik sepeda, mengurangi makan nasi, dan memperbanyak makan sayur dan buah, dan terutama berhenti merokok.”Ini salah satu cara untuk mencegah supaya tidak makin banyak pasien-pasien di rumah sakit,” tutur Hamim. (wal-46)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.