oleh

PNS Boleh, Asal Tanggalkan Jabatan

RadarGorontalo.com – Terkait surat edaran KPU RI nomor 315/KPU/VI/16 tertanggal 10 Juni 2016, tentang anggota KPU harus meninggalkan pekerjaan lain di luar KPU, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Ahmad Abdullah punya pendapat lain.

Saat dimintai tanggapannya, Rabu (29/6), Ahmad menjelaskan, yang dimaksud dalam surat edaran itu, adalah anggota KPU yang masih menjabat di lembaga lain yang menyebabkan bersangkutan tak bisa bekerja penuh waktu di KPU. Dan rata-rata anggota KPU di Gorontalo, khususnya yang berprofesi sebagai PNS sudah tanggalkan jabatan struktural dan fungsional, walapun statusnya masih PNS. “yang tidak boleh dalam surat edaran itu, adalah dalam waktu bersamaan bekerja di dua lembaga berbeda,” ungkapnya via pesan singkat.

baca juga : KPU Atau Profesi Lain

Ahmad pun mencontohkan, misal ada anggota KPU yang berprofesi sebagai guru dan statusnya PNS, serta masih aktif mengajar. Maka yang seperti itu, yang bersangkutan harus memilih, apa tetap menjadi guru atau KPU. “dalam UU 15 tentang penyelenggara pemilu disebut, bahwa anggota KPU yang PNS harus berhenti dari jabatan struktural dan fungsional tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS,” pungkasnya lagi. (rg-60)


Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar