oleh

Pohuwato Terima Anugerah Pandu Negeri 2019

-Pohuwato-176 Pengunjung

RGOL.ID (Gorontalo) – Kabupaten Pohuwato baru berusia 16 tahun, namun daerah yang dipimpin Bupati Syarif Mbuinga bersama Wabup Amin Haras ini telah benyak beroleh prestasi.

Makanya daerah berjuluk Bumi Panua ini setara dengan daerah lain di Indonesia, bahkan bisa dikatakan sudah setara dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo yang diketahui sudah lama terbentuk.

Buktinya, di Provinsi Gorontalo hanya Pohuwato daerah mekaran yang menerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019, bersama Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

Sementara penghargaan dari indonesia Institute for Publik Governance (IIPG) diserahkan oleh Ketua Yayasan, Sigit Pramono, dan diterima oleh Wabup Amin Haras, di Hotel Bidakara, Jakarta, Jum’at (25/10) malam lalu.

Wabup Amin haras mengatakan, penghargaan Anugerah Pandu Negeri diberikan kepada Pemda berkinerja baik. Yayasan yang dipimpin Budiono (Wapres ke-11) ini melakukan pengamatan dan evauasi terhadap daerah-daerah, baik provinsi maupun kabupaten yang memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Sehingga itu, dari 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia, kabupaten pohuwato masuk di 62 daerah yang menerima penghargaan ini. “Pohuwato masuk nominasi terpilih memperoleh penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019.

Alhamdulillah ini patut kita syukuri, karena IIPG adalah yayasan independen, karena mereka mengabdikan diri memberikan penilaian terhadap daerah-daerah yang memiliki komitmen yang tinggi membangun dan memajukan daerah,” jelas Amin.

Lebih lanjut Wabup mengatakan, penghargaan ini diberikan untuk terus mendorong, memotivasi, dan memberi semangat kepada pimpinan daerah dalam meningkatkan, memajukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. IIPG melaksanakan penilian melalui penelitian kepada seluruh lembaga dan kementerian terkait.

“Indikator diantaranya adalah tata kelola keuangan yang istimewa selama dua tahun terakhir (2017-2018) diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 dan 2018 dengan opini WTP dari BPK, serta menetapkan Perda APBD 2017 dan 2018 tepat waktu,“ tambahnya.

Hal lain yang dinilai adalah Kepala daerah dan wakilnya tidak tersangkut kasus korupsi (Compulsory). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 3 tahun terakhir (2016-2018), diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta ratio PAD terhadap APBD.

Memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus, diukur dari nilai rata IPM tahun 2016-2018, serta pertumbuhan IPM periode 2016-2018.

Amin menambahkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, diukur dari rata2 nilai evaluasi AKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2018 yang relatif tinggi serta memiliki nilai Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang baik.

“Penilaian itu dilakukan oleh para penilai yang terdiri dari 12 para ahli Profesor-profesor dari 12 perguruan tinggi, penilaian ini kita tidak tahu dan betul-betul pakta yang dikumpulkan di lapangan,” tuturnya. (fah/Tr-02)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.