oleh

Protes Hasil Pilkades, Warga Bakar Dokumen Perda

Warga Bulangita Pohuwato saat membakar Perda dan Perbup
Warga Bulangita Pohuwato saat membakar Perda dan Perbup

RadarGorontalo.com – Kecewa dengan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak yang diselenggarakan pada awal Juni lalu, ratusan warga Desa Bulangita Kecamatan Marisa melakukan aksi bakar-bakar dokumen Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Senin (25/7).

Pantauan RADAR Gorontalo, ratusan warga yang tergabung dalam aliansi Sebagian Besar Masyarakat Bulangita Hadir Menggugat (Sebar Maslahat) melakukan penghadangan terhadap kepala desa terpilih yang baru saja menjalani prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada hari itu. Namun, hingga menjelang malam hari kepala desa terpilih tak kunjung datang ke desanya. Sehingga aksi yang dikomandoi oleh Yosar Ruiba itu pun bubar dengan sendirinya.

Sebelumnya, aliansi Sebar Maslahat telah melakukan aksi bakar-bakar dokumen Perda dan Perbup sebagai bentuk protes atas hasil Pilkades serentak. Saat diwawancarai, Yosar mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dengan keputusan pemerintah daerah. Karena massa aksi menilai, implementasi peraturan tersebut hanya sebatas dokumen saja. Dan dianggap tak bisa menyelesaikan sengketa Pilkades di desa tersebut.

Seperti diketahui, aliansi Sebar Maslahat sebelumnya pernah menggelar aksi demo beberapa kali di gedung DPRD dan kantor bupati dengan materi tuntutan yakni, masyarakat Bulangita menolak seluruh hasil Pilkades. Massa aksi beralasan, penyebabnya karena dugaan kelalaian panitia Pilkades yang ada di tingkat desa sehingga mengakibatkan tahapan Pilkades mulai dari persiapan, penelitian calon, syarat-syarat pencalonan dan penetapan calon dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Semuanya jelas diatur pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu pada pasal 33 huruf g. Kemudian diatur lebih lanjut pada Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades yang ada pada pasal 9 huruf d dan e, pasal 21 huruf g, pasal 22 ayat 1 sampai 4 serta pasal 23 ayat 1.

Disamping itu, ada peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara Pilkades pada pasal 31 huruf g, pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 huruf e dan pasal 34 ayat 1 sampai 4. Selanjutnya, diatur lebih khusus dalam Peraturan Bupati Pohuwato nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 55 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 dalam pasal 1 angka romawi I ayat 1 huruf, ayat 2 huruf g, angka romawi II ayat 1 huruf c dan d. (RG-55/RG-58)


Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar