oleh

Proyek tak Rampung 2021 akan Diaudit?

BOTU (RG) – Jajaran Komisi III Deprov, yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan, tiada henti akan senantiasa melakukan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di lembaga legislatif.

Terkait pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di semua wilayah provinsi Gorontalo, baik yang didanai oleh APBN maupun oleh APBD.

Bahkan, jika menemukan ada proyek infrastruktur yang tidak selesai sesuai masa kontrak kerja-nya, apalagi sampai terbengkalai, Komisi III tidak segan-segan memberikan rekomendasi, untuk memberikan efek jera kepada para pihak jasa konstruksi yang mengerjakannya.

Sehingga, tidak lagi terulang, pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang tidak selesai, putus kontrak, bahkan terbengkalai, seperti di pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Bakal rekomendasi seperti itu, nampaknya kembali akan diseriusi oleh jajaran Komisi III, dalam menyikapi masih ditemukannya proyek pekerjaan infrastruktur, seperti untuk sejumlah SMA/SMK di kabupaten Pohuwato.

Yang didanai oleh APBN 2021, alias harusnya selesai pada akhir tahun lalu. Bahkan, Ketua Komisi III Deprov, Idrus Thomas Mopili, menegaskan bukan tidak mungkin, pihaknya akan merekomendasi, jika proyek sekolah seperti di SMK Wanggarasi dan SMA Popayato, berpotensi untuk bisa dilakukan audit pelaksanannya.

“Namun untuk sementara, kami (Komisi III) menilai, pelaksanaan proyek-nya belum begitu ribet. Akan tetapi, jika dikemudian hari diperlukan, akan diminta tim dari BPK untuk melakukan audit-nya,” ujar Thomas, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja dan pihak terkait, akan belum rampungnya proyek sekolah dari APBN 2021 itu pekan lalu.

Olehnya, lanjut Thomas lagi, sebagai tindaklanjutnya, Komisi III merencanakan bakal melakukan peninjauan langsung di lapangan, guna mengetahui sebab musabab dan kendala, mengapa proyek infrastruktur dari APBN di sejumlah sekolah itu, tidak selesai sesuai masa kontraknya. Guna menuai solusi bersama, akan pemecahannya.

Sebagaimana diketahui, dari RDP pekan lalu, berkembang, proyek pembangunan sarana prasarana di SMK Wanggarasi dan SMA Popayato, dialokasikan anggaran sebesar Rp 16 Miliar. “Dengan 8 kali terjadi adendum pada November 2021 lalu.

Hingga berlanjut dengan sanksi denda karena keterlambatannya, sampai pada bulan Februari 2022,” beber Thomas Mopili (ayi)


Jangan Lewatkan

Komentar