oleh

Rakor Kominfo Se-Indonesia Hadirkan 6 Pembicara Nasional

RGOL. ID. GORONTALO – Kolaborasi lintas kominfo se- Indonesia menjadi topik pembahasan Rakor (Rapat Koordinasi) asosiasi kominfo se Indonesia, Kamis (11/6) melalui video conference.
Menghadirkan 6 pembicara nasional dari lintas institusi negara, rapat ini mengangkat tema ” Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian “
Menariknya, Ketua Umum FORKASI (Forum Kadis Kominfo Seluruh Indonesia) Haris Suparto Tome, hadir menjadi moderator sekaligus membuka kegiatan tersebut, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Mars Kominfo.
DR. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP selaku Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas dalam materinya menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan  Pemerintahan terbagi atas 3 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Dimana Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat (diwakili oleh K/L) dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib terdapat Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas No 5/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024, Renstra yang merupakan dokumen perencanaan dari setiap K/L untuk periode 5 Tahun yang berpedoman pada RPMJN. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, K/L berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran Nasional. Dimana K/L memastikan kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran kegiatan K/L dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan awal RPJMN, apabila Program dan Kegiatan K/L terkait dengan daerah.
” Sehingga RPJMN Tahun 2020-2024 ini telah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dimana RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju, dan RPJMN Tahun 2020-2024 ini pula telah dituangkan dalam Renja Pemerintah, ” tukas DR. Slamet.
Disisi lain, dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Perencanaan dan Penganggaran, Dashboard Bappenas menuju Normal Baru, memuat tiga kriteria. Pada kriteria satu Epidemiologi terdapat indikator Rt sama dengan Ro pada waktu t < 1 selama 2 minggu apabila RT dipandang kurang credible, maka digunakan proxy dengan data yang digunakan jumlah kasus positif baru per hari. Pada kriteria dua Sistem Kesehatan terdapat indikator Rasio rata-rata rasio selama 14 hari terakhir > 1,2 dengan catatan Sistem kesehatan dapat menyerap atau meluas untuk menangani peningkatan setidaknya 20% dari beban kasus Covid-19 mencakup nakes, peralatan dan tempat tidur dengan data yang digunakan jumlah TT RS Covid-19 dan jumlah kasus Covid-19 yang memerlukan perawatan. Sedangkan pada Kriteria tiga Surveillans terdapat indikator jumlah tes per 1 juta penduduk >3.500 dengan catatan jumlah total tes lab harus dilaporkan setiap hari dan threshold masing-masing provinsi berbeda dengan menggunakan data jumlah tes (PCR dan TCM) per hari di Provinsi/Kabupaten/Kota dan jumlah kematian kasus Covid-19 di RS dan masyarakat.
Sedangkan untuk isu penting urusan Komunikasi dan Informatika meliputi penguatan koordinasi antar K/L/D serta pelibatan KIM dan Petugas Informasi Publik, sinkronisasi informasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk semua konten informasi yang harus sampai ke masyarakat, penyebaran informasi yang jelas dan seragam dari pusat hingga awah (RT), bahkan ke tingkat yang lebih kecil lagi (dasa wisma) Pusat dan daerah harus satu suara dalam menyampaikan informasi (narasi tunggal dan informasi satu pintu, selanjutnya menghubungkan semua perangkat daerah di jaringnan Intra Pemerintah Daerah, mengintegrasikan layanan publik dan layanan administrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah serta memanfaatkan sertifikat elektronik.
Sementara itu, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si selaku Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam pemaparannya mengatakan, tentang Arah dan Sasaran Program Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah serta paparan oleh Direktur Dana Transfer Umum Dirjen Perimbangan Keuangan, Adriyanto tentang Peran dan Tantangan TIK dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pembagian Urusan Pemerintah dan Substansi dalam Peraturan Perundangan serta Kebijakan Fiskal serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, M. Ari Nugraha mengatakan peran dan kedudukan dinas kominfo dalam SDI berdasarkan Undang-undang statistik menyebutkan ada 2 kategori statistik yaitu statistik dasar dan statistik sektoral, untuk statistik dasar landing sektornya adalah BPS setempat, dan untuk statistik dasar adalah wali data, dan bappeda masing-masing daerah merencanakan untuk memenuhi pembiyaan.
Dirjen Bina Bangda Kemendagri Menyampaikan dalam permendagri no 70 tahun 2019 sebagai salah satu landasan pelaksanaan kegiatan statistik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menyebutkan bahwa pengelola data-data untuk dokumen perencanaan adalah bappeda yang digunakan untuk penyusunan program kegiatan dan target-target yang akan disusun dalam dokumen perencanaan sedangkan produsen data adalah dinas-dinas terkait, yang melakukan pengolahan data. dan dinas kominfo selaku walidata melakukan verifikasi dan mempublikasikan data-data tersebut.
Sementara itu, ketua umum Forkasi Haris Suparto Tome sangat mengapresiasi rakor ini, meski hanya melalui virtual, video conference. Namun pertemuan ini kata Ia, sangat berarti besar manfaatnya bagi perkembangan dinas kominfo diseluruh Indonesia.
” Apalagi ditengah pandemi covid 19 ini, sebagian anggaran kita terjadi recofusing. Yang membuat kita mau tidak mau harus menerimanya, ditengah tuntutan dinas kominfo yang begitu besar, membantah hoax akan penyebaran informasi yang tak benar, memfasilitasi rapat- rapat virtual, memberikan edukasi positif akan pandemi, hingga pula nanti berperan penuh pada penyelenggaraan pilkada 9 desember nanti” urainya.
Tentunya dengan segala keterbatasan finansial, kominfo tetap harus memperlihatkan eksistensinya sebagai wadah komunikasi informasi pemerintah bagi masyarakat. ” Sekali lagi terima kasih buat para pemateri yang sudi hadir dalam rakor forkasi kali ini, hingga kehadiran seluruh rekan-rekan kadis kominfo se Indonesia, meski dengan keterbatasan yang ada, kita semua masih bisa berkumpul melalui video conference ini, akan eksistensi kominfo hingga kedepannya, ” urai Haris Tome. (Qn)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.