oleh

Ramai Aleg Ikut Pilkada

Tak Perlu Mundur, Cukup Cuti

JAKARTA (RadarGorontalo.com) – Pilkada Boalemo dan Pilkada Gorut bahkan mungkin Pilgub, bakal diramaikan dengan calon-calon dari legislator. Beda dengan pilkada 2015, di tahun ini para Aleg yang ingin ikut mencalonkan diri, tak perlu mundur. Pasal yang mengatur soal itu dalam Undang-undang pilkada, sudah direvisi. Rencananya, 31 Mei nanti, revisinya sudah akan diparipurnakan.

Sebut saja, Hardi Mopangga, Eka Putra Noho, Oktohari Dalanggo bahkan La Ode Haimudin, bisa saja ikut berlaga di Pilkada Boalemo. Begitu juga dengan Aleg-aleg Gorut. Dipastikan, pilkada 2017 dan 2018 bakal diramaikan dengan calon-calon dari parlemen. Dalam revisi UU Pilkada, calon kepala daerah dari legislatif, sudah disepakati tak perlu mundur. Mereka cukup mengajukan permohonan cuti. Sayang, itu tak berlaku untuk calon dari birokrat. Andai saja revisi ini terjadi di pilkada sebelumnya, pasti beberapa pimpinan dewan yang gagal dalam pertarungan, kini masih menjabat.

Tak hanya itu, calon yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pun masih bisa mencalonkan diri. Selama, kasus yang menderanya bukan terorisme, narkoba dan kekerasan seksual. Tersangka korupsi boleh mencalonkan diri, selama kasusnya tidak terjadi dalam operasi tangkap tangan.

Dikutip dari JPNN (jawa pos group), Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyebutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada tinggal finalisasi antara DPR dengan pemerintah.  Bahkan, ia berani menyebut pada 31 Mei nanti revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 itu sudah bisa disetujui paripurna.

“Tetap dengan rencana awal tanggal 30 Mei menyepakati RUU Pilkada dengan pemerintah. 31 Mei paripurna. Mulai sore ini kami konsinyering dengan pemerintah,” kata Lukman Edy di gedung DPR Jakarta, Kamis (19/5).

Rapat konsinyering bertujuan untuk memperbaiki redaksional. Sedangkan pasal-pasal yang sebelummya menjadi perdebatan hampir disepakati semua. Beberapa poin yang cukup alot pembahasannya adalah soal calon kepala daerah dari legislatif disepakati tidak harus mengundurkan diri, cukup mengajukan cuti. “Syarat dukungan independen 6,5 hingga 10 persen sama seperti kemarin. Untuk parpol, fraksi ada perbedaan antara 15 hingga 20 persen, 20 hingga 25 persen,” ujar politikus yang akrab disapa LE itu menjelaskan.

Sementara warga negara berstatus tersangka tak boleh mencalonkan, khusus untuk terorisme, narkoba dan kekerasan seksual. Sedangkan tersangka korupsi hanya untuk kasus tangkap tangan. “Kalau sudah mencalonkan, lantas OTT bisa gugur. Kami minta Mendagri membuat pasal-pasal itu secara detil. Sumbangan dana kampanye diputuskan perusahaan, perseorangan dan dari paslon,” tambahnya. (rg-34/jpnn)


Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar