oleh

Revisi RPJMD, Marten : Tugas Pejabat Baru Dilantik, Selesaikan Program Kerja

-Kota Gorontalo-165 Pengunjung

GORONTALO (RGOL)Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024, Walikota Gorontalo Marten A. Taha ingatkan, tugas para kadis-kadis, kaban-kaban dan pejabat baru saja dilantik, itu menjadi tugas mereka untuk bisa menyeleasiakn pekerjaan di tahun 2021 dan di tahun 2022. Menurutnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditahun 2022, sangat erat kaitannya dengan RPJMD 2019-2024.

“Ini adalah tahun kedua berjalan RPJMD 2019-2024. Nanti ditahun 2022 RPJMD ditahun ketiga, dan itu yang sangat menentukan. Maka olehnya itu tugas para kadis-kadis, kaban-kaban serta pejabat yang baru saja dilantik untuk mengatasi hal tersebut, “ujar Marten dalam sabutan pada kegiatan FKP, belum lama ini.

Lanjut, konsultasi publik atas rancangan awal penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2022 kata Marten, partisipasi stakeholder sangat penting dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022.

Kegiatan FKP (Forum Konsultasi Publik) atas rancangan awal penyusunan RKPD tahun 2022, (Foto Hms).

Menurutnya, konsultasi publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPD secara partisipatif, untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi, guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing.

Untuk itu partisipasi semua pihak khususnya dalam proses perencanaan, merupakan hal yang sangat penting. Bagi Marten, partisipasi seluruh stakeholder, dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana komunikasi memberdayakan semua elemen masyarakat, untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan stakeholder penting, pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Menurut Marten, pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan, menuju kondisi yang lebih baik.

“UU no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan, adanya keterpaduan antara aspek, politis, teknokratis dan aspiratif (Bottom Up). Tahapan konsultasi publik ini merupakan upaya penjaringan saran, masukan dari instansi, lembaga terkait maupun kelompok, organisasi kemasyarakatan, untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan kerja pemerintah daerah yang telah disusun, “ucapnya.

Terkait hal tersebut kata Marten, dalam rangka peningkatan kinerja program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebagai dampak dari pandemi covid-19 diperlukan sinergi antar sektor. Serta upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan, dan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis, maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir, untuk memberikan sumbangan pemikiran. Sehingga melalui forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022 ini, dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat (Bottom up Planning), yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah (Top down Planning), “ujar Marten.(tr11)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *