oleh

Rusli Bisa Ikut Pilgub

Rusli Habibe
Rusli Habibe

RadarGorontalo.com – Para pendukung Rusli benar benar tiarap selama beberapa pekan ini, mereka sangat cemas Rusli tak bisa ikut Pilgub, tetapi Alhamdulillah, Sabtu (27/8), dalam rapat dengar pendapat DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu diputuskan, narapidana dengan hukuman di bawah satu tahun atau hukuman percobaan dianggap bukan terpidana, dan bisa mencalonkan diri.

Setelah mendengar informasi itu, banyak pendukung yang melakukan sujud syukur. Allahuakbar . . . Allahuakbar . . . teriak rakyat menyambut berita gembira putusan yang membolehkan Rusli Habibie maju di Pilgub nanti. Rusli meyakini doa banyak orang yang telah membebaskannya dari ancaman hukuman badan. Inilah yang paling disyukuri Gubernur Gorontalo atas putusan MA yang membebaskannya dari tuntutan hukuman penjara menjadi hukuman percobaan.

Tetapi lawan lawan politiknya tak perduli apakah Rusli dihukum badan atau hukuman percobaan, mereka hanya berharap Rusli tak bisa mendaftar karena statusnya sebagai terpidana. Isu inilah yang membuat ramai Pilgub, betapa tidak, dengan statusnya sebagai terpidana telah diartikan, bahkan diyakini oleh lawan lawan politiknya kalau Rusli tak bisa mendaftar.

Jadi dalam rapat dengar pendapat itu, yang disoroti adalah Pasal 4 huruf (f) Peraturan KPU No 5 Tahun 2016, yang isinya mewajibkan calon kepala daerah tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah.. dalam rapat itu, Komisi II DPR dan pemerintah meminta ada klausul dalam pasal itu terkait mereka yang dihukum masa percobaan.

Dikutip dari salah satu laman media nasional, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menjelaskan hukuman percobaan biasanya berupa vonis di bawah 1 tahun penjara. Berdasarkan KUHP, hak politiknya tidak hilang karena hukuman itu. “Dia punya hak untuk memilih dan dipilih. Jadi dia boleh untuk mendaftar (calon kepala daerah). Kita dalam UU ini jangan menghilangkan hak konstitusional seseorang,” dalihnya pada rapat yang digelar di Jakarta, tadi malam.

Senada, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatasnamakan semangat keadilan bagi terpidana yang dihukum ringan dengan yang berat. “Masa korupsi 5 tahun disamakan dengan 1-2 bulan dihukum? Jadi lebih kepada aspek toleransi saja, tidak menyamaratakan antara persoalan besar dan persoalan kecil,” kilahnya.

Hasil rapat ini pun bersifat final, dan tak bisa dibantah oleh KPU. Itu karena dalam UU Pilkada no 10 pasal 9 menyatakan, dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya BERSIFAT MENGIKAT.

Sementara itu, lolosnya Rusli itu menandakan kalau dukungan rakyat kepadanya mendapatkan ridho dari Allah. Betapa tidak, 78 persen rakyat Gorontalo merasa puas atas kinerja Rusli Habibie dan Idris Rahim. Lalu yang siap memilih Rusli ada 68,7 persen. Ini hasil survei, tetapi yang pasti Allah telah membebaskan Rusli dari ancaman hukuman penjara.

Tak bisa dibayangkan kalau seorang Rusli sampai dipenjara hanya lantaran kasus pengrusakan nama baik. Rakyat sangat menyambut gembira keputusan MA yang membebaskan Rusli dari ancaman hukuman penjara dan rakyat juga gembira karena Rusli bisa ikut Pilkada. Ruslie sendiri tak mau berkomentar banyak soal itu dia hanya mengatakan kalau dia tawakal dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. (rg-50)


Jangan Lewatkan

Komentar