Rusli Menang, Ahok Kalah

Tim kuasa hukum Rusli Habibie, diwawancarai sejumlah wartawan, usai putusan MK, siang kemarin, di Jakarta

RadarGorontalo.com – Tak berlebihan kalau Rusli Habibie dijuluki sebagai politisi menangan. Meski diganjal berbagai persoalan, namun dia tetap bisa mengikuti Pilgub dan menang di atas 50 persen.

Kemenangan di Pilgub kemarin, kini disempurnakan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi yang diajukan Gubernur yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo tersebut. Uji materi terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini bisa menjadi tali sandungan. Betapa tidak, jika Rusli kalah di MK, maka kemenangannya di Pilgub akan sangat terancam, dan itu yang sangat dinanti nanti oleh lawan-lawan politiknya.

Tetapi Alhamdulillah, Rusli selalu terlindungi. Kalau Allah menghendaki maka tak ada satupun yang bisa menghalangi. Makanya pintu cerdas Rusli dibukakan maka langkah langkahnya menghadapi berbagai kasus yang menghadangnya bisa dia menangkan dengan sempurna, termasuk keputusannya mengajukan uji materi ke MK. Padahal itu sangat beresiko. Tetapi itulah Rusli yang selalu yakin dengan apa yang sudah diputuskannya. Dengan dikabulkannya uji materi yang diajukan Rusli, maka pupuslah sudah harapan lawan-lawan politik yang ingin menjungkalkannya. Padahal sas sus yang beredar selama beberapa hari kemarin, kalau uji materi yang diajukan Rusli ditolak MK, maka kemudian dia akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur. Tetapi kemarin, rakyat Gorontalo bisa bernafas legah, karena Gubernur pilihan mereka aman aman saja.

Sementara itu, Juru Bicara Khusus Gubernur Ghalieb Lahidjun SE, MM menghimbau kepada para pihak yang sampai dengan saat ini belum mampu menerima kemenangan Rusli Habibie – Idris Rahim agar segera move on dengan dikabulkannya Yudicial Rivew UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU terhadap UU Dasar Negara RI tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Ghalieb, sudah terlalu banyak energi publik Gorontalo terkuras pada perdebatan-perdebatan politis yang tidak produktif, sekarang saatnya seluruh stakholder daerah bergandengan tangan membangun Gotontalo.

“Dalam setiap kesempatan pak Rusli Habibie selalu menyampaikan bahwa beliau telah memaafkan segala menufer negatif, sabotase politik dan hukum, bully di media sosial yang sering dialamatkan ke dia baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi,” ungkap Ghalieb. “Biarlah Allah SWT yang memutus setiap perbuatan kita, sebab bagi Rusli Habibie, dalam dunia politik, tidak ada yang lebih penting daripada mengutamakan kepentingan rakyat,” tabahnya.

Terakhir Ghalieb menyampaikan salam hormat dan ucapan terimakasih dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada seluruh rakyat Provinsi Gorontalo atas segala dukungan dan doa selama ini, sehingga semua usaha dan perjuangan dapat berjalan sesuai harapan serta terus beroleh kemudahan, tutupnya.

Dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini, Rusli Habibie sebagai Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana Selanjutnya terkait status terdakwa dan terpidana calon kepala daerah terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) danayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) dalam hal gubernur dan/atauwakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur, dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur. Pasal 163 ayat (8), “Dalam hal gubernur dan/atau wakil wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan, Majelis Hakim Mahkamah Konsititusi berkesimpulan dan memutuskan menggabulkan permohonan dan pokok permohonan pemohon Rusli Habibie beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menyatakan Pasal 7 Ayat 2 Huruf (g) dan Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

bahwa Putusan MK ini juga sinkron dan bersesuain dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut seorang kepala daerah bisa diberhentikan jika dia ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan kekuatan hukum tetap yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih.

Bahwa dengan dikabulkanya pokok permonan uji materil yang dimohonkan Rusli Habibie, frasa tidak pernah menjadi terpidana dan Frasa Calon Terpilih yang berstatus terdakwa dan terpidana apabila terpilih tetap dilantik dan langsung diberhentikan tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku lagi.

Dengan adanya putusan MK ini seluruh logika, argumentasi hukum dan unjaran kebencian, termasuk upaya hukum biasa atau luar biasa baik melalui PTUN dan di semua tingkatan pengadilan terhadap Kepres Tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Gorontalo Periode 2017 – 2022 , sejak di tetapkanya Keputusan MK tidak dapat di terima.

Sementara gugatan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, di tolak MK. Mahkamah Konstitusi menilai, gugatan terkait cuti bagi petahana calon kepala daerah tidak beralasan menurut hukum. Ahok menggugat norma cuti petahana yang diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dia beralasan, ketentuan tersebut telah melanggar haknya untuk bekerja sebagai kepala daerah secara maksimal. (rg-50)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.