Saut : Saya Pasang Badan Untuk Mimpi Besar Gubernur

RGOL.ID, Gorontalo – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Thony Saut Situmorang, siap pasang badan jika ada orang-orang jahat yang coba menggagalkan mimpi besar para kepala daerah. Salah satu mimpi besar Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie adalah membangun Rumah Sakit (RS) Ainun.

Terkait dengan itu, Komisi Pemberantasan Korups (KPK) mendukung penuh pengembangan RS Ainun Habibie. Dukungan ini disampaikan Saut Situmorang, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Rusli Habibie dan para bupati/walikota di rumah dinas jabatan Gubernur, Rabu (21/8) kemarin.

“salah satu fungsi KPK memastikan kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah. Daerah ini harus mampu bersaing dengan daerah lain. Tadi saya tanya Gubernur, para Bupati dan Walikota punya mimpi apa? Ketika mereka punya mimpi dan ada orang-orang jahat, maka KPK datang,” tegasnya.

Saut menilai pengembangan RS Ainun merupakan bagian dari perwujudan kesejahteraan dan daya saing daerah yang positif dan harus didukung. “tinggal bagaimana prosesnya harus berkualitas, sesuai aturan, baik perencanaan, penganggaran, transparansi, tata kelola dan keberlanjutan,” ujarnya. “proses ini tidak boleh hanya selesai pada Gubernur sekarang, yang berikutnya nggak mau dilanjutin.

Gubernur sekarang punya mimpi, kemudian tidak dilanjutkan, Kami tidak mau seperti itu,” ungkapnya. Sehingga itu, KPK akan membantu melihat detailnya untuk mewujudkan mimpi besar ini.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berkomitmen untuk mengembangkan RS Ainun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) secara benar dan sesuai dengan aturan.

Sebagai bukti kesungguhan itu, Rusli berharap KPK bisa melakukan asistensi dan pertimbangan hukum. “saya berjanji ke pak Dian sebagai Koordinator wilayah Gorontalo, Lampung dan DKI, kami akan berikan satu berkas oleh tim simpul KPBU RS Ainun untuk dievaluasi,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kedatangan pimpinan KPK dan tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) ke Gorontalo untuk melihat program Monitoring Centre for Prevention (MCP). Ada delapan area untuk pencegahan korupsi, diantaranya perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu serta manajemen ASN. (mey-25)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.