GORONTALO (RGOL.ID) – Jumat (26/3) hari ini, genap sebulan, pemerintahan Saipul A. Mbuinga dan Suharsi Igirisa (SMS) di Kabupaten Pohuwato, pasca dilantik oleh Gubernur Rusli Habibie mewakili Mendagri, 26 Februari 2021 silam.
Dimana, meski belum seumur jagung, namun Saipul dan Suharsi, benar-benar menerapkan komitmen mereka, untuk menjalankan visi-misi SMS di 100 hari program kerja mereka.
Yang dua diantaranya, tetap kokoh bersinergi dengan program dari pemerintah pusat, yakni penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di kabupaten paling barat dari provinsi Gorontalo ini.
Selain tentunya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pohuwato, yang beriringan tengah disusun saat ini, sebelum batas waktu sesuai aturan, paling lambat 6 (enam) bulan sudah disahkan.
Ya, Saipul dan Suharsi, benar-benar tetap menjaga asa atau harapan akan penanganan Covid-19 dan PEN tersebut, di Pohuwato. Buktinya, dari pantauan koran ini, tahapan vaksinasi Covid-19 khususnya di kabupaten Pohuwato, sudah di tingkat pelayan publik kecamatan, dan tenaga pendidik alias para guru SD dan SMP.
Sehingga wajar, dengan kedisiplinan dan koordinasi instansi terkait sampai ke tingkat sekolah ini, menuai ‘kecemburuan’ dari kabupaten/kota lain di provinsi Gorontalo. Bahwa Pohuwato, tetap benar-benar mampu mempertahankan predikat sekolah tatap muka yang sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya itu, di tengah pandemi Covid-19 masih melanda saat ini.
“Untuk tahapan vaksinasi Covid-19 saat ini, sudah di jenjang pelayan publik di tingkat kecamatan se Pohuwato, insyaAllah, untuk program 100 hari kerja SMS yang disinergikan dengan PEN khususnya di kabupaten Pohuwato, turut kita lakukan dengan mendatangi per kecamatan,” ungkap Bupati Saipul Mbuinga, dalam wawancara khusus dengan Rgol
SEKDA DEFINITIF
Di tingkat pelayanan pemerintahan, Saipul mengaku kebutuhan akan Sekertaris Daerah (Sekda) Pohuwato yang definitif, turut dibutuhkan. Guna menunjang program 100 hari kerja SMS yang tengah berjalan saat ini, khususnya pada pelayanan-pelayanan birokrasi pemerintahan.
Pun demikian, pada lazimnya kebutuhan roling atau mutasi jabatan pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di pemerintahan baru. “memang, program 100 hari kerja SMS membutuhkan dukungan dari Sekda dan pimpinan OPD yang definitif.
Namun saya sadar, dalam aturan 6 bulan sebelum dan sesudah Pilkada, kita (SMS) belum dibolehkan mengangkat atau menempatkan pimpinan OPD di lingkup pemkab Pohuwato. Olehnya, hal itu senantiasa terus kita koordinasikan dengan instansi terkait, di provinsi dan pemerintah pusat, akan pemenuhannya,” jelas politisi Gerindra ini. (ayi)
